Danny Cuti untuk Kampanye Pilpres

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohamad Ramdhan Pomanto berencana mengajukan cuti selama masa kampanye pemilihan presiden (pilpres). Ia memilih cuti satu hari dalam setiap pekannya.
Danny, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan cuti yang diambilnya digunakan untuk menyalurkan hak politiknya sebagai warga negara. Selama cuti ia akan melakukan kampanye.
Dalam sepekan, Danny cuti setiap hari Jumat. Dengan begitu, ia bebas melakukan kampanya pada dua hari berikutnya, yakni Sabtu dan Minggu.
“Untuk kampanye saya kira harus cuti. Secara prosedur, untuk menyalurkan hak pilih, saya harus cuti. Tadinya saya maunya bisa ambil cuti dua hari, Kamis dan Jumat. Tapi ternyata hanya dibolehkan satu hari saja tiap pekan berdasarkan aturan. Jadi tiap pekannya saya akan kampanye dari Jumat sampai Minggu. Karena kalau Sabtu dan Minggu kan libur memang. Tidak perlu cuti,” jelas Danny, kemarin.
Untuk surat cutinya sendiri, rencananya hari ini, Jumat (18/1), Danny akan mengajukannya ke Bawaslu Kota Makassar. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tak bisa langsung cuti karena hal tersebut butuh persetujuan menteri terlebih dahulu.
“Tidak lama ini saya sampaikan surat. Rencana besok (hari ini). Setelah dapat persetujuan dari menteri, kita jalan,” ucapnya.
Walaupun dirinya cuti, Danny menegaskan hal itu tak akan mengganggu pemerintahan. Ia mengatakan saat ini pemerintahannya telah berada di jalur yang baik. Sehingga meskipun cuti, pemerintahan tak akan ada masalah.
“Pemerintahan saat ini sudah on going. Sudah lebih cepat progresnya. Selama ini juga kan saya tidak pernah libur. Hak cutiku tidak pernah saya pakai. Jadi inimi saya pakai satu hari saja per pekan,” tambahnya.
Dihubungi terpisah, Sementara Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari membenarkan adanya keinginan Danny untuk cuti. Orang nomor satu Makassar itu juga telah datang ke kantor Bawaslu, Kamis (17/1).
Nursari menjelaskan, dalam aturan yang ada, kepala daerah memang diizinkan untuk mengambil cuti hanya satu hari tiap pekannya. Saat cuti berlangsung, kepala daerah bisa menggunakan haknya untuk melakukan kampanye.
“Regulasinya memang seperti itu. Kami tegaskan, kami diberikan amanat tugas yaitu melakukan pencegahan. Kami memang lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Jadi dengan datangnya Pak Wali, maka itu adalah bentuk pencegahan,” kata Nursari. (nug/rus/b)