MAKASSAR, BKM — Pascabanjir bandang di 12 kabupaten/kota, Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Sulawesi Selatan, Minggu (27/1). JK melakukan peninjauan ke Bendungan Bilibili di Kecamatan Parangloe, dan Jembatan Je’ne Lata di Kecamatan Manuju, yang rusak akibat banjir.
Usai itu, wapres memimpin rapat koordinasi terkait penanganan dampak banjir di Sulsel. JK didampingi dua kabinet kerja, yakni Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Rakor juga dihadiri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Pertemuan berlangsung tertutup.
Usai menggelar rapat, kepada wartawan, JK mengatakan ada beberapa instruksi yang dikeluarkannya terkait penanangan banjir di daerah ini.
Di antaranya, meminta Kementerian Sosial untuk memberikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal.
“Kemensos akan memberi santunan Rp15 juta per orang,” ujar Jusuf Kalla.
Instruksi lainnya, semua fasilitas umum, mulai jalan, jembatan, hingga bendungan, akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR.
Selanjutnya, kata JK, bencana yang terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni cuaca yang tidak bisa dikontrol dan adanya kerusakan pada daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang.
“Itu harus kita perbaiki sesuai aturan. Tambang-tambang yang tidak sesuai aturan harus dicabut,” kata JK.
Daerah ketinggian, dia mengintruksikan jangan ditanam tanaman jangka pendek seperti jagung. Namun harus ditanami tanaman keras.
Untuk kerusakan rumah penduduk yang berjumlah ratusan, JK menginstruksikan agar gubernur dan BNPB melakukan perbaikan.
“Kalau rumah yang rusak, biayanya tidak terlalu banyak. Diperbaiki saja. Nanti gubernur, BNPB bantu bahan bangunan,” kata JK.
Lebih jauh dikemukakan, banyaknya luapan air dari Bendungan Bililbili saat hujan deras pada 22 Januari lalu, juga disebabkan banyaknya sedimentasi yang mengalir masuk ke bendungan tersebut.
“Sedimentasi itu berasal dari kerusakan hulu daerah aliran sungai. Air naik meluber melewati spilway,” ungkapnya.
Karena itu, dia menginstruksikan agar Bendungan Bilibili dikeruk. Selain itu, akan dibangun lagi bendungan baru tahun ini.
Bendungan Je’nelata Mendesak
Usulan percepatan pembangunan Bendungan Je’nelata di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa menjadi salah satu pembahasan dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin langsung Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla di kantor Gubernur Sulsel.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta pemerintah pusat segera merealisasikan bendungan yang sejak 2016 lalu telah diusulkan. Terlebih banjir yang terjadi kemarin diakibatkan debit air dari Sungai Je’neberang dan Je’nelata yang melebihi kapasitas.
“Tadi (kemarin) saya usulkan ke Pak Wapres yang didengar Menteri PUPR. Ini sudah sejak tahun 2016 diusulkan untuk pembangunan bendungan Je’nelata. Kalau ini jadi, bisa mereduksi banjir yang ada di hulu dan hilir,” kata Adnan usai rapat.
Adnan menyebutkan, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, selain curah hujan yang tinggi, juga diakibatkan pertemuan aliran Sungai Je’neberang akibat pembukaan pintu air Bendungan Bilibili dan Sungai Je’nelata.
“Yang tadinya banjir hanya sampai mata kaki, karena pertemuan dua aliran ini sampai batas dada orang dewasa. Kami siap membantu membebaskan lahan, meski itu kewenangan BPN melalui tim apresial,” jelasnya.
Wapres menyebutkan pembangunan Bendungan Jenelata sudah masuk tahap perencanaan. Dirinya berharap tahun ini proses pembangunan sudah bisa dimulai.
Khusus Bendungan Bilibili, JK menjelaskan tak ada masalah. “Yang jadi persoalan hanya sedimentasi yang perlu dilakukan pengerukan. Sedimentasi ini terjadi karena kerusakan lingkungan di bagian hulu,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan Jeneberang (BBWSPJ) Teungku Iskandar mengatakan, pihaknya sementara menuntaskan perencanaan Bendungan Je’nelata.
Untuk penganggaran, sudah ada investor dari Cina yang menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun. Setelah perencanaan selesai, pihaknya akan mengajukan izin lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penetapan lokasi ke Pemprov Sulsel.
“Paling lambat triwulan tiga perencanaan sudah selesai, karena kita khawatir ada review tata letak bendungan. Nanti setelah ada penetapan lokasi baru itu jadi dasar pembebasan lahan,” terangnya.
Bendungan Je’nelata direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 224.72 meter kubik, dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 24.400 hektare. Mengurangi debit banjir sebesar 475 meter kubik/detik. Menyediakan pasokan air baku sebesar 3,12 meter kubik/detik. Menghasilkan listrik sebesar 10,90 MW.
Penegakan Hukum Tata Ruang
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto komitmen untuk menegakkan hukum tata ruang secara tegas. “Harus sudah mulai dilaksanakan. Tidak boleh ada toleransi. Saya sudah berkoordinasi dengan kajati dan kapolda. Kami akan buat laporan. Semua yang melanggar tata ruang harus diproses. Hukumnya harus ditegakkan,” kata lelaki yang akrab disapa Danny Pomanto itu.
Dia memberi contoh, semua jalan-jalan air yang tertutup harus dibuka. Karena Undang-undang Tata Air mengatakan semua aliran air, sumber air tidak boleh ada yang halangi.
Menurut dia, penataan air harus direncanakan bersama pihak pemprov dan pusat. Penghijauan, baik di hulu maupun hilir daerah aliran sungai, utamanya Sungai Tello yang mengalir di Makassar harus dilakukan.
Selain itu, kanal penghubung sebagai penampung air dari Sungai Tello sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan pengerukan sedimentasi di muara sungai Tello. (rhm/rus)
