MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial berencana akan mengevaluasi 2.000-an penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah tersebut dilakukan menyusul indikasi banyaknya masalah dalam penyaluran dana.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Iskandar Lewa tak menampik ada laporan dana PKH telah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Iskanda menuturkan, laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial bermacam-macam. Seperti dugaan ada oknum yang memotong sebagian dana. Penerima dana disandera untuk kepentingan pemilu. Termasuk adanya sejumlah penerima dana PKH tidak masuk dalam golongan keluarga miskin. “Kita sudah mulai melakukan pendataan,” ujar Iskandar, kemarin.
Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar itu mengungkapkan, data penerima dana PKH di Kota Makassar sebanyak 22.871 orang. Jumlah tersebut, diakuinya tidak pernah mengalami perubahan dikarenakan tidak pernah ada evaluasi dan validasi data.
“Kita tidak ingin warga Makassar selalu bergantung kepada dana PKH. Tujuan program ini memutus mata rantai kemiskinan. Bukan menambah orang miskin,” ungkap Iskandar.
Olehnya itu, Dinsos Kota Makassar telah melaporkan sejumlah calon anggota legislatif yang diduga telah memanfaatkan dana PKH untuk meraup suara. Laporan dan bukti yang diterima Dinas Sosial berupa pengakuan lisan, tertulis, dan video dari masyarakat. “Sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar,” ujar Iskandar.
Laporan penyalahgunaan dana PKH untuk sementara berasal dari penerima manfaat di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. Diduga kasus ini terjadi di semua daerah penerima manfaat di Kota Makassar. (nug/rus)
Penyaluran Dana Bersoal, Dinsos Evaluasi Penerima PKH
×
