MAKASSAR, BKM — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menemui Gubernur HM Nurdin Abdullah, Kamis (21/3) di Rumah Jabatan Jalan Sungai Tangka. Dalam pertemuan itu, KPU mengeluhkan anggaran yang belum kunjung cair.
Menurut Ketua KPU Sulsel Misnah Attas, pihaknya sudah harus melakukan rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari hasil hitung-hitungan pihaknya, proses ini membutuhkan anggaran Rp32 miliar.
Dia berharap Pemprov Sulsel bisa membantu KPU untuk menalangi dulu anggaran tersebut. “Kami meminta pencadangan dana dari pemprov, karena saat ini sedang tidak tersedia anggaran untuk rekapitulasi di kecamatan. Sekiranya ada. Tapi mudah-mudahan dari KPU RI akan turun anggaran itu,” kata Misnah.
Dalam kesempatan itu, Misnah juga melaporkan terkait lama proses perhitungan suara pemilu serentak di tingkat kecamatan. Pada pemilu 2014 lalu, lama waktu yang diberikan 14 hari. Sementara untuk pemilu 2019 ini hanya 10 hari.
“Kami KPU provinsi se-Indonesia meminta agar dikembalikan seperti dulu yang 14 hari di PPK. Kemudian kami minta difasilitasi para pihak, misalnya Forkopimda, BMKG, Telkom, dan PLN,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyatakan kesiapannya memberikan pinjaman dana bagi KPU Sulsel. Termasuk memfasilitasi setiap kebutuhan KPU demi pelaksanaan pemilu yang lancar dan aman.
“Kita sangat mensupport permintaan KPU mengenai anggaran. Selain anggaran, kami juga diminta memfasilitasi beberapa stakeholder di pemerintahan untuk ikut terlibat sosialisasi pemilu,” pungkasnya.
Reaksi Anggota Dewan
Dihubungi terpisah, Imran Tenri Tatta selaku ketua Komisi A DPRD Sulsel mengatakan, niat KPU Sulsel yang ingin meminjam dana ke pemprov belum dibicarakan dengan pihaknyayang membidangi pemerintahan.
”Itu belum dikonsultasikan ke kami sebagai komisi teknis. Mungkin juga belum dikomunikasikan dengan Badan Anggaran (Banggar). Karena setahu saya kemarin pembahasan anggaran hanya operasional KPU,” ujar Imran.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga, mengemukakan bila yang lebih tahu apakah ada mekanisme aturan tentang hal itu adalah Kepala BPKD Sulsel Arwien Azis.
“Saya tidak tepat mengomentari kebijakan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu,” kelitnya. (rhm/rus)
