Pemprov Dibebani Pembelian Drone

MAKASSAR, BKM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menindaklanjuti persiapan pelaksanaan pilot project drone untuk distribusi obat dan vaksin. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (2/4).
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, dengan adanya project drone yang diterapkan oleh kementerian, menjadikan transfusi obat dan vaksin semakin efektif.
“Khusus radius 80 kilometer, dapat menghemat gudang-gudang farmasi yang ada dengan satu pengantaran menggunakan drone. Mengingat jalur distribusi dengan menggunakan jalur laut memakan waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Dengan adanya fasilitas drone ini, lanjut Bambang, setidaknya dapat menghemat waktu antara jarak tempuh. Karena distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain tak bisa lama. Satu drone ini dapat mengangkut setidaknya 300 kg per hari ke berbagai pelosok daerah yang berada di Sulsel.
“Paling tidak, dapat membantu meringankan pendistribusian ke berbagai pelosok desa yang ada seperti puskesmas, posyandu ataupun pusat kesehatan lainnya yang berhubungan dengan bidang kesehatan tentunya,” terangnya.
Untuk pembagian drone itu sendiri ke berbagai pelosok Sulsel, akan mengikutkan kurang lebih 2.000 desa dan 600 lebih puskesmas selama tiga tahun. Untuk kebutuhan pembiayaannya, kurang dari satu persen dari pembiayaan APBD Sulsel yang akan datang.
Bambang berharap, mengenai hal ini yang akan difungsikan nanti bahwa kebutuhan drone mungkin akan diadakan secara bertahap, dan dipusatkan mulai pada daerah-daerah terpencil dahulu. Sumbernya bisa didapatkan dari APBN maupun hibah.
Dalam pertemuan itu, Wagub Sulsel Andi Sudirman menyarankan kajian lanjutan soal drone ini dengan pelibatan pemerintah pusat oleh Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Kajian yang dimaksud, termasuk untuk melihat cost operational. Mahalnya investasi dalam bentuk cost comparison. Serta daerah sasaran yang tentunya bukan untuk kota, tapi kepulauan dan daerah terpencil tak terjangkau.
Secara khusus, Andi Sudirman juga berharap kepada Kemenko Kemaritiman agar mempertimbangkan untuk bisa membantu membangun instalasi kabel bawah laut. Sehingga kepulauan menikmati listrik yang stabil, juga sebagai sarana pendukung program.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meminta agar dikaji lagi. Dia menyarankan bukan vaksin, tapi darah. Karena, vaksin bukan barang-barang emergency seperti darah dalam pemakaiannya, serta termasuk bahan berbahaya ketika jatuh dan lain-lain. (rhm/rus)