MAKASSR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tertarik untuk melaksanakan program pemerintah pusat, terkait pengadaan drone untuk mendistribusikan obat hingga vaksin ke daerah-daerah yang sulit terjangkau.
Namun saat ini, yang menjadi persoalan adalah terkait penganggaran. Pasalnya, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat apakah akan dibiayai oleh APBN ataupun APBD melalui dana hibah.
Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, saat ini, Sulsel menjadi salah satu daerah pilot project untuk program tersebut. Artinya, anggaran harus disiapkan sendiri. Program ini akan dibiayai oleh perusahaan yang menawarkan program drone tersebut.
Jika nanti program tersebut berhasil dioperasikan di Sulsel, barulah akan dibicarakan apakah akan disetujui atau tidak.
“Jadi kita masih meminta ini dikaji lebih lanjut, dan akan dievaluasi. Investasi mereka untuk memberi contoh. Kita lihat apakah membantu atau tidak,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman mengemukakan, sebelum memutuskan untuk melaksanakan progam tersebut, memang harus ada uji coba dulu. Dan beruntung karena Sulsel menjadi salah satu daerah pilot project.
“Jadi bisa diuji coba dulu apakah memang efektif untuk digunakan di Sulsel atau tidak,” jelas Jufri, Kamis (4/4).
Dia menekankan sistem uji coba itu untuk mengetahui kesesuaian program dengan kondisi riil di lapangan. “Kalau memang cocok digunakan, pasti pimpinan akan menginstruksikan untuk pengadaannya,” kata Jufri.
Dia mengatakan, sejauh ini belum ada informasi atau instruksi dari pimpinan terkait rencana pengadaan drone tersebut.
“Kalau ada kebijakan pimpinan, kita mesti siapkan anggarannya. Tapi sejauh ini belum ada penyampaian dari pimpinan. Tapi kalau ada instruksi, saya kira bisa dianggarkan pada APBD Perubahan,” jelasnya.
Jika berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kata dia, Pemprov Sulsel akan merespons. Apalagi di daerah ini cukup banyak daerah yang masuk dalam remote area.
Selain itu, drone tersebut juga bisa digunakan untuk mendistribusikan obat maupun vaksin ke daerah bencana yang aksesnya sulit untuk ditembus.
“Jadi kalau itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, kita harus siapkan pembiayaan di APBD,” tuturnya.
Jufri melanjutkan, pengadaan drone masuk dalam pengadaan barang berteknologi khusus dan tinggi. Biasanya barang seperti itu tidak perlu dilelang. Harus penunjukan langsung seperti pengadaan senjata. Dibutuhkan perlakuan khusus.
Seperti diketahui, jika memang dianggap dibutuhkan, Pemprov Sulsel mewacanakan untuk mengalokasikan anggaran paling besar satu persen dari APBD untuk pengadaan drone tersebut.
Seperti yang ditelusuri dari mesin pencari google, drone sejenis yang dimaksud akan dioperasikan di Sulsel diproduksi oleh Zipline.
Drone produksi perusahaan tersebut pernah sukses dioperasikan untukmengirimkan stok darah, vaksin, dan obat-obatan ke daerah pedalaman di Rwanda yang seringkali sulit, atau bahkan tidak bisa diakses kendaraan.
Pada tahun 2016, pesawat tak berawak tersebut dibanderol dengan harga miliaran rupiah.
Direspons Legislator
Anggota DPRD Sulsel memberi respons positif terhadap rencana pembelian drone tersebut. Ketua Komisi D bidang Pembangunan Darmawangsyah Muin mendukung keinginan tersebut. Ia menilai langkah ini lebih efisein dibanding terus menggunakan jasa laut yang bisa memakan waktu yang cukup lama.
“Bagus sekali program itu, karena bisa menghemat waktu pengiriman obat dan vaksin antarpulau dibanding harus lewat laut,” ujar legislator Partai Gerindra ini, Kamis (4/4).
Anggota Komisi C bidang Keuangan DPRD Sulsel Dr Usman Lonta, juga memberi apresiasi, meski belum melihat secara jelas seperti apa rencana tersebut.
Usman mengaku belum lihat pada APBD pokok 2019, tapi pada prinsipnya di bidang keuangan itu tentu akan melihat faedahnya untuk masyarakat. Yang kedua, tentu akan melihat rujukannya atau seperti apa regulasinya. Ketiga, yakni berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau pemanfaatan drone itu manfaatnya besar, maka tentu kita dukung,” tandasnya.
Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel ini, meski tidak ada dalam APBD pokok 2019, namun bila memang sangat diperlukan, tentu DPRD akan terbuka. Nantinya akan diusul pada APBD Perubahan.
Sebelumnya, legislator Partai Golkar Sulsel Fachruddin Rangga mengaku belum bisa berkomentar banyak, sebab belum ada informasi yang masuk ke gedung wakil rakyat.
Fachruddin yang juga ketua badan anggaran (banggar) DPRD Sulsel ini, mengaku baru tiba dari Jakarta sehingga belum mendapat informasi terkait rencana penggunaan drone. (rhm-rif/rus)
