DLH Tertibkan 10 Ribu APK Caleg Nakal

MAKASSAR, BKM– Selama proses masa pemilihan umum (pemilu) serentak di 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar telah berhasil menertibkan 10 ribu atibut Alat Peraga Kampanye (APK). Terbanyak atribut bentuk baliho disita dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Makassar, caleg DPDR Provinsi Sulsel sampai caleg DPR RI.
Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau DLH Kota Makassar Bahar Cambolong mengatakan, penertiban APK ataupun atribut kampanye jenis lainnya dilakukan sebagai upaya dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Ini dilakukan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 69 Tahun 2016 mengenai izin pemanfaatan, penataan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Jadi penertiban bukan hanya dilakukan di masa pemilu saja, setiap saat kami turun melakukan pengawasan dan penertiban semua titik wilayah di Makassar. Apapun itu bukan cuma APK, jelasnya yang menempel di pohon kami tertibkan,” tegas Barcam sapaan akrabnya, Selasa (9/4).
Adapun APK liar yang terpasang di pohon dengan cara dipakui menurut Barcam, itu adalah tugas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar tuk turun memberikan tindakan terhadap caleg-caleg. Alasannya di mana sekarang ini sudah masuk dalam momen pemilu.
“Penertiban APK ataupun atribut jenis lain di pohon-pohon di Makassar sebenarnya bukan cuma tugas dari DLH Makassar, tetapi tugas Bawaslu dan Panwascam. Termasuk memberikan tindakan tegasnya. Kalau kami DLH Makassar bekerja sesuai aturan dan sanksinya itu hanya sebatas penurunan atribut. Di masa pemilu ini, saya sudah sita atau amankan 10 ribu APK melanggar,” terangnya.
Barcam menambahkan, jauh sebelum masuk pelaksanaan pemilu, DLH Kota Makassar juga telah bersurat ke partai politik baik tingkat kota maupun provinsi untuk meminta tidak memasang APK di pohon. Namun sayang, imbauan yang telah disampaikan tak diindahkan. Masih banyak caleg dari partai-partai memasang atributnya di pohon dengan memakui.
“Hari ini kami turunkan, besok muncul lagi yang lain. Ini susah dikendalikan kalau tidak ada kerjasama dari pihak Bawaslu. Perlu sinergitas bersama. Saya pernah hubungi langsung pemilik APK yang paku pohon. Alasannya, caleg mengaku bukan dirinya meminta ke timnya untuk pasang, dan caleg tersebut juga mengaku tidak pernah menyuruh tim memasang APK di pohon. Ini lucu dan bukan cuma caleg baru, caleg senior juga ada yang pasang,” ucapnya. (arf)