NA: Ibarat Nafsu Besar Tenaga Kurang

MAKASSAR, BKM — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Sulsel tahun 2020, berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Kamis (11/4). Menteri Pertanian Amran Sulaiman hadir dalam acara ini.
Juga Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Andi Amran Sulaiman, seluruh pemerintah kabupaten/kota, OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan pimpinan instansi vertikal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman mengatakan, berdasarkan usulan dari 24 kabupaten/kota yang masuk di aplikasi e-Planning, jumlahnya sebanyak 5.316 item dengan total anggaran sebesar Rp9,329 triliun. Usulan yang masuk itu sangat besar dibandingkan kemampuan fiskal Provinsi Sulsel.
Dia menjelaskan, ada tiga OPD Pemprov Sulsel yang mengajukan usulan terbanyak. Yakni Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 1.101 usulan. Dinas Sosial 648. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 437 usulan.
Sementara usulan yang masuk berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD Sulsel berjumlah 2.411. Keseluruhan usulan itu, kata Jufri, telah diinput dan diverifikasi secara daring dan dibahas dalam rakortek.
Ketua DPRD Sulsel HM Roem, berharap usulan yang masuk itu ditelaah secara seksama untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan tahun depan.
Ada beberapa catatan yang diharapkan bisa menjadi perhatian Pemprov Sulsel dalam penyusunan program kerja tahun 2020 mendatang. Di antaranya, semakin meningkatkan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek pemerataan antarwilayah.
Selain itu, kata Roem, perencanaan program kerja harus disinkronkan dengan target RPJMD 2018-2023. Khususnya untuk beberapa indikator seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, menjaga target pertumbuhan ekonomi, dan sejumlah indikator lainnya.
“Kami berharap RPJMD 2018-2023 tidak seperti periode lalu, di mana beberapa target tidak tercapai,” ungkap Roem.
Dia juga mengingatkan Pemprov Sulsel soal realisasi APBD triwulan I tahun 2019 yang masih berjalan lamban.
Secara khusus, Roem menyoroti proyek di kawasan CoI (Centerpoint of Indonesia) yang dinilai belum sesuai dengan ekspektasi. Khususnya terkait pembagian lahan untuk Pemprov Sulsel yang masih kurang 120 hektare.
Termasuk beberapa proyek monumental yang harus segera dilanjutkan. Seperti Stadion Barombong, Masjid 99 kubah, Gedung Serba Guna.
“Menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan, karena telah menelan dana APBD yang begitu besar,” tegas Roem.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyadari keterbatasan anggaran untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk.
Terutama yang menjadi catatan pihak DPRD. Namun dia menekankan, akan memperhatikan semua usulan yang menjadi skala prioritas untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah.
“Saya sepuluh tahun menjadi bupati merasakan itu. Banyak perencanaan program namun tidak bisa terakomodir seluruhnya karena keterbatasan. Ibarat nafsu besar, namun tenaga kurang,” pungkasnya. (rhm/rus)