Intervensi Staf Khusus Lebih Kencang

TERKAIT mutasi pejabat, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengaku sangat selektif. Terutama terhadap pejabat yang ikut suami dan petugas kesehatan.
“Kalau nepotisme tidak. Misalnya dari Bantaeng, sepanjang ada aturan main saya rasa tidak ada masalah. Saya bandingkan ketika SYL (Syahrul Yasin Limpo) menjabat, maka pejabat yang masuk ada sebanyak 800 orang. Saat ini yang bermohon ada 254 orang. Tapi kita selektif betul, sehingga seratusan dokumem kita masih teliti,” jelasnya.
Legislator Partai Demokrat Selle KS Dalle, mengemukakan ketika APBD pokok tahun 2019 disahkan, ada disepakati TP2D. Namun dalam perjalanannya TP2D terkesan berubah menjadi TGUPP. “Apakah ini dibolehkan dan bagaimana dengan penggajiannya?” tanya Selle.
Hayat menjawab soal penggajian sudah dibahas sebelum dirinya masuk.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alimuddin juga bertanya. ”Bagaimana dengan lima pejabat yang batal dilantik, serta adanya perubahan SK,” ujarnya.
Lagi-lagi Hayat Gani mengaku tidak terlibat. “Bahwa ada yang tidak memenuhi syarat, saya juga tidak dalami,” ucapnya.
Legislator Partai Golkar Fachruddin Rangga, bertanya tanpa embel-embel melihat fenomena munculnya SK yang dianulir tersebut. “Apakah wagub telah melanggar aturan KSN?” katanya.
Sekprov pun menjawab; ”Tentu melanggar.”
Rangga bertanya terkait posisi Hayat Gani kapan selaku sekprov dan kapan berposisi sebagai sekretaris gubermur.
Hayat memberi jawaban. ”Kapan gubernur menjadi perwakilan pusat, tentu saya menjadi sekretaris gubernur,” tandasnya.
Ketua Pansus HA Kadir Halid kembali bertanya terkait kekisruhan yang salah satu diakibatkan oleh staf khusus. “Apakah perlu dibubarkan staf khusus ini?” tanya Kadir Halid.
Hayat juga mengakui bila baru saat ini ada staf khusus yang intervensinya lebih kencang. “Saya juga tak sependapat dengan staf ahli,” tukasnya.
Kadir kembali bertanya, terhadap dua pejabat pratama yang dicopot apakah sudah ada langkah-langkah komunikasi sebelum keduanya diberhentikan?
Sekprov pun menjawab bahwa hal itu sudah ada dilakukan. “Pak Gubernur selalu menyampaikan kepada setiap pejabat bahwa jika ada masalah maka segera dilaporkan. Ini yang kemudian dipertegas lagi dengan adanya temuan dari KPK dan BPK. Pak Hatta juga sudah diperingati oleh Pak Gub,” jelasnya.
Kadir Halid bertanya lagi; ”Apakah Pak Gub pernah memanggil Pak Luthfi (Inspektur Inspektorat yang dicopot)?”
Hayat menjawab tidak pernah. “Namun demikian ada berita acara,” ujar Hayat yang dibarengi dengan permohonan izin untuk buang air kecil.
Tak memberi izin, namun Kadir Halid selaku ketua pansus kemudian menskorsing sidang untuk makan siang, karena sudah lewat pukul 14.40 Wita. (rif)