MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah akhirnya memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel. Ia menjadi terperiksa dalam sidang yang berlangsung di gedung dewan lantai 8, Kamis (1/8).
Mengenakan baju batik cokelat lengan panjang, Nurdin memasuki ruang sidang sekitar pukul 16.09 wita. Dengan suara yang cukup nyaring, dia menyapa seluruh orang yang berada di ruangan.
“Assalamualaikum,” katanya dan langsung menuju ke meja yang di atasnya ada tertulis terperiksa.
Nurdin tidak sendiri ke DPRD. Ia dikawal orang-orang terdekatnya. Termasuk beberapa staf khusus dan TGUPP. Termasuk seorang adik iparnya yang saat ini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusda Taufik Fachruddin.
Sementara di pihak pansus, seluruhnya hadir. Mereka berjumlah 20 orang. Pimpinan dewan, seperti Ashabul Kahfi dan Syawaluddin Alrif juga berada dalam ruangan untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang.
Setelah diambil sumpahnya, NA kemudian dicecar pertanyaan oleh pansus yang dipimpin Kadir Halid. Pertanyaan dan permohonan klarifikasi terkait lima poin yang menjadi perhatian hak angket.
Yakni soal dualisme kepemimpinan, kontroversi SK mutasi ASN, penyerapan anggaran yang masih minim, soal pencopotan pejabat eselon II, dan penyerapan anggaran yang sangat minim.
Dari berbagai pertanyaan yang diberikan anggota pansus hak angket, ada beberapa penjelasan Nurdin yang tidak memuaskan.
Kadir Halid menyoroti soal keterlibatan Taufik Fachruddin, ipar gubernur dalam mengelola perusda.
Selle KS Dalle menyoal kehadiran tim yang dibentuk gubernur, TGUPP, dan staf khusus. Termasuk soal SK-SK yang seharusnya ditandatangani gubernur namun ditandatangani wakil gubernur.
Arum Spink menyorot tim penilai kinerja yang tidak dilibatkan dalam proses mutasi pejabat. “Mereka nanti dilibatkan saat ada persoalan,” ujarnya.
Ina Kartika mencecar gubernur dengan pertanyaan soal keterlibatan Hj Hajrah dalam sejumlah proyek di Pemprov Sulsel.
Fachruddin Rangga menyoroti soal serapan anggaran yang sangat lambat. Salah satu yang dinilai menghambat adalah kehadiran TGUPP dan staf khusus.
Dia memberi contoh, di Dinas Pertanian misalnya, serapan baru sekitar 6,7 persen. Itu diakibatkan adanya beberapa proyek yang dipaksakan untuk digabungkan.
Termasuk persoalan 46 ASN yang tidak memenuhi persyaratan, namun dilantik menduduki posisi sebagai pejabat eselon III maupun IV.
Wawan Mattaliu mempertanyakan soalperjalanan dinas gubernur ke Jepang yang mengikutsertakan TGUPP dan sejumlah staf, yang menggunakan anggaran APBD tapi tidak masuk laporannya.
Imran Tenri Tata menanyakan dasar pembentukan TGUPP dan mekanisme pencopotan sejumlah pejabat eselon II.
Terkait gempuran pertanyaan yang muncul, secara umum gubernur
membantah isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pemprov Sulsel.
“Saya jadi bupati di Bantaeng 10 tahun. Saya bekerja profesional. Hindari itu KKN,” ujarnya.
Jika keberadaan Taufik Fachruddin sebagai plt dirut perusda disoroti, NA berjanji akan mengevaluasi secepatnya.
Dia menekankan, kesempatan pertama setelah menjadi inspektur upacara dia sampaikan kepada seluruh ASN dan pejabat, mohon tidak melalui keluarganya.
“Tidak ada anak saya, saudara saya, ipar saya, menantu saya dan sebagainya (terlibat dalam KKN),” tambah Nurdin Abdullah.
Kesempatan kedua, Nurdin mewanti-wanti agar jangan ada KKN, saat mengumpulkan guru-guru dan seluruh kepala sekolah se-Sulsel.
“Kesempatan ketiga, lillahitaala saya kumpulkan di rumah. Saya sampaikan, saya meminta anda memilih saya tidak jadi gubernur, anda ikut mengerjakan proyek, mengurus proyek. Atau sebaliknya, tidak terlibat ikut proyek, saya mengabdi kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Soal Hj Hajrah yang disebut-sebut banyak berhubungan dengan proyek di Pemprov Sulsel, Nurdin tak memberi keterangan rinci. Dia hanya mengatakan, yang bersangkutan betul tim suksesnya di Pinrang semasa pemilihan gubernur (pilgub).
Tentang keberangkatan TGUPP ke Jepang menggunakan anggaran dari Biro Umum, gubernur tak mengungkitnya lebih jauh. Dia hanya menjelaskan poin penting dari kunjungannya tersebut. Pemprov dapat tempat tidur untuk rumah sakit 200 unit, 39 unit ambulans dan damkar.
Soal pencopotan Luthfi Natsir, Nurdin berdalih, itu atas rekomendasi KPK. Sementara pencopotan Hatta selaku kepala Biro Umum, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Sementara Jumras karena adanya laporan jika yang bersangkutan meminta fee proyek.
“Pencopotan itu dilakukan karena saya tidak mau menerima risiko yang lebih jauh,” ungkap Gubernur.
Sidang berlangsung hingga adzan magrib berkumandang. Selanjutnya diskorsing sekitar 30 menit dan dilanjutkan kembali.
Soal dualisme pemerintahan, Nurdin membantahnya. Dia mengaku solid dengan wakil gubernur. Soal pelantikan pejabat yang bermasalah, sudah diselesaikan dengan melantik kembali menggunakan SK gubernur.
Saat sidang akan dilanjutkan setelah peserta diskorsing untuk salat magrib, Kadir Halid selaku ketua pansus menawarkan apakah sidang akan dilakukan terbuka atau tertutup. Mengingat akan dilakukan pendalaman. Namun gubernur menyerahkan pada pansus. Dan diputuskan sidang kembali dilakukan secara terbuka.
Tiga Jam Ditunggu
Untuk kehadiran NA dalam sidang ini, pansus hak angket mesti menunggu selama hampir tiga jam. Anggota pansus sudah hadir sejak pukul 13.00 Wita. Sementara NA baru tiba masuk di ruang pansus pada pukul 15.50 Wita.
NA lambat tiba lantaran menghadiri pemakaman mantan bupati Gowa dua periode Ichsan Yasin Limpo. Dari TPU Panaikang,Nurdin beristirahat sejenak. Setelah itu, baru menuju ke gedung DPRD Sulsel.
NA tidak langsung ke ruang pansus di lantai 8 gedung tower. Namun terlebih dahulu bertemu dengan pimpinan dewan. Setelah itu menunaikan salat ashar.
Waktu menunggu membuat sejumlah anggota dewan berulang kali keluar masuk ruangan. Ada yang makan, merokok, bahkan ada pula yang turun ke ruang komisi. Selain itu, tidak sedikit anggota dewan yang memeriksa kesehatannya.
Seperti Wakil Ketua DPRD Sulsel Ashabul Kahfi dan legislator Partai Gerindra Andi Mangunsidi. “Alhamdulillah, gula, darah dan lainnya masih normal,” ujar Kahfi yang juga legislator PAN Sulsel ini.
Kedatangan NH digedung dewan sebagai terperiksa mendapat pengawalan dari sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat keamanan. Tak hanya itu, seratusan warga juga terlihat hadir datang silih beganti di gedung wakil rakyat. Ada yang mengenakan baju hitam-hitam. Ada pula yang mengenakan baju loreng bermotif warna merah putih.
Di lantai 8, mereka berdesakan untuk masuk. Namun karena tempat dan kursi tidak mencukupi, mereka tidak diperkenankan masuk. Selain itu, sejak awal pihak pansus juga telah menyiapkan kartu khusus untuk mereka yang hadir, baik untuk meliput, undangan, maupun pengamanan dalam (pamdal). (rhm/rus)
