Sekprov Ingatkan Pentingnya Pengendalian Penduduk

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani mengingatkan pentingnya pengendalian penduduk. Menurutnya, masalah pengendalian kependudukan seperti juga bonus demografi, akan menjadi bom waktu bagi Indonesia jika tidak ditangani dengan baik. “Ketahanan keluarga yang kuat merupakan syarat bagi ketahanan suatu negara. Oleh sebab itu, dua hal yang perlu dilakukan, yakni bagaimana mengendalikan penduduk dan merencanakan keluarga. Keluarga yang kuat, daerah akan kuat, provinsi akan kuat, dan negara akan kuat,” kata Abdul Hayat ketika membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/8/2019).
Pada kesempatan itu, Sekprov juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN Perwakilan Sulsel dengan Ppimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Sulsel. Masing-masing oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari, dengan Abdul Haris Zainuddin selaku Ketua Prima Dewan Masjid Indonesia.
Nota kesepahaman ini bertujuan mendorong remaja Indonesia yang maju dan berkualitas melalui program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Menurut Hayat Gani, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah sudah mencanangkan Program Sulawesi Selatan Melayani. Jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat tidak melayani harus ditagih, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikcapil) yang saat ini mengalami pelambatan pelayanan, sehingga perlu dikendalikan dengan baik. “Untuk merebut kemenangan diperlukan kekuatan. Persatuan juga harus kuat. Sebab persoalan utama harus menjadi skala prioritas, suka atau tidak suka,’’ ujar alumni Lemhanas 2013 itu.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Rini Riatika Djohari melaporkan, kegiatan review ini diikuti utusan OPD kependudukan kabupaten/kota se-Sulsel. Berlangsung 26-27 Agustus. Tujuannya untuk mengevaluasi program KKBPK yang sudah diprogramkan sebelumnya. Review mengusung tema; Percepatan Pencapaian Program KKBPK dalam Mendukung Target Proyek Prioritas Nasional Tahun 2019. (rls)