Giliran Kepala DLH Sulsel Diganti

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali melakukan mutasi pejabat eselon II. Sedianya, pergeseran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu digelar Rabu (18/9).
Hanya saja, rencana itu batal dilaksanakan. Alasannya, pejabat yang hendak diganti itu tidak berada di Makassar.
Undangan pelantikan sudah beredar di lingkup kepala OPD Pemprov Sulsel pada Rabu pagi. Tertanggal 18 September 2019 dengan Nomor: 005/5250/BKD. Ditandatangani Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani. Diedarkan melalui grup WhatsApp (WA) kepala OPD Pemprov Sulsel.
Isinya, undangan pelaksanaan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama eselon II lingkup Pemprov Sulsel. Di dalamnya disebutkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pukul 13.00 Wita, bertempat di ruang kerja Sekprov Sulsel.
Namun, hingga jam yang telah ditentukan pelantikan tak kunjung dilaksanakan. Ternyata, prosesi yang menentukan nasib pejabat eselon II tersebut ditunda. Lagi-lagi, informasi penundaannya juga disampaikan lewat grup WA kepala OPD.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekprov Sulsel Abd Hayat Gani membenarkan jika pelantikan ditunda. “Kita tunda ke hari Kamis, karena pejabat yang akan dilantik masih ada di Jakarta,” ungkap Abdul Hayat.
Ketika didesak untuk menyebut nama pejabat yang akan digeser dari jabatannya, Hayat enggan membeberkannya. “Lihatmi besok (hari ini). Akan dilaksanakan jam 8 pagi. Datangmi liputki,” ujar Abdul Hayat.
Kendati tak mendapat kepastian siapa yang bakal digeser, namun beredar informasi jika pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur.
Ketika dikonfirmasi, Hasbi membenarkan jika dirinya memang menerima informasi melalui WA dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perihal rencana mutasinya, Selasa (17/9).
“Iya, saya terima pemberitahuan hari Selasa. Tapi saya masih berada di Jakarta karena menghadiri suatu kegiatan. Hari Rabu baru kembali ke Makassar. Jadi, acaranya ditunda Kamis,” jelasnya, kemarin.
Diapun tidak ingin berkomentar lebih jauh lagi perihal mutasi dirinya tersebut.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah yang dihubungi terpisah, juga membenarkan perihal pergeseran tersebut. Namun dia menegaskan, kepala OPD yang dimutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan persoalan perizinan, seperti izin smelter yang dinilai cukup lamban dieksekusi.
Dia menekankan, mutasi yang dilakukan murni untuk penyegaran pimpinan OPD. Selain itu, jabatan Dinas Lingkungan Hidup memang mau dilelang untuk memberi kesempatan kepada orang-orang berkompeten mengisi posisi.
“Tidak ada hubungannya dengan masalah seperti smelter atau lingkungan. Ini karena mau dibuka lelang jabatan untuk posisi itu. Kita ingin memberi kesempatan kepada yang lain juga. Siapa tahu ada yang bisa dipromosikan,” tandas Nurdin.
Namun, pada beberapa kesempatan, termasuk saat melakukan sidak di Dinas Kehutanan, gubernur sempat melontarkan keluhan terkait lambannya keluar izin lingkungan, seperti amdal dan lainnya. Hal itu dianggap bisa menghambat investasi di Sulsel.
Menurut rencana, Hasbi akan dimutasi sebagai staf ahli, mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Jufri Rahman yang saat ini berkarir di KemenPAN-RB. Untuk sementara, Hasbi akan digantikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Andi Sarrafah sebagai pelaksana tugas (plt).
Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Abu Bakar menjelaskan, izin mutasi Kadis Lingkungan Hidup Andi Hasbi Nur sudah masuk ke KASN. Pergeseran pejabat eselon II tersebut tidak masalah, karena Hasbi sebelumnya sudah ikut uji kompetensi. (rhm/rus)