OPD Dilebur, Nurdin Minta Pejabat Ikut Lelang

MAKASSAR, BKM — Perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk pejabat lingkup Pemprov Sulsel mulai dilakukan secara besar-besaran. Gubernur HM Nurdin Abdullah mulai menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk posisi sebagai kepala OPD. Ia mengganti pejabat yang dianggap memiliki persoalan dan tidak punya visi yang sama dengan pemerintahannya.
Di awal-awal menjabat, dia melantik dan menempatkan beberapa pejabat dari Bantaeng dan Bone. Di antaranya Asri Syahrun Said sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Andi Sumardi Sulaiman yang juga kakak Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menyusul, gubernur melantik Prof Rudi Djamaluddin sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Beberapa pejabat yang dulunya cukup ‘dekat’ dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, juga digeser ke posisi kurang strategis. Malah ada yang dinonjobkan karena disebut bermasalah.
Pejabat yang dinonjobkan di antaranya Luthfi Natsir yang sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Pembangunan Jumras, dan Kepala Biro Umum Moh Hatta.
Selanjutnya, sejumlah kepala dinas ‘lama’ diparkir sebagai staf ahli. Seperti Kepala Bappeda Jufri Rahman, Kepala Dinas Kehutanan Muh Tamzil, Kepala Kesbangpol Asmanto Baso Lewa. Dan yang baru saja diparkir, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Andi Hasbi Nur.
Beruntung, sejumlah pejabat masih digeser ke OPD lain. Seperti Ashari Fakhsirie Radjamilo dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Bapenda Tautoto Tana Ranggina sebagai Asisten III. Kepala Dinas Sosial Ilham A Gazaling sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Pendidikan Irman Yasin Limpo sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel. Dan Staf Ahli Denny Irawan yang diplot menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sulsel.
Alasan pencopotan maupun ‘parkir’ pejabat, menurut Nurdin, akibat
sejumlah kepala OPD minim komunikasi. Seperti baru-baru ini, ia harus mencopot Andi Hasbi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup karena alasan tersebut. Ia berdalih, komunikasi dengan pimpinan OPD sangat dibutuhkan guna menstabilkan roda pemerintahan saat ini.
“Coba kalau kita terbiasa untuk lebih sering berkoordinasi, dalam artian lebih sering berkomunikasi. Pasti tidak ada miskomunikasi. Program jalan,” ucap Nurdin.
Ia bilang, waktu setahun sudah cukup untuk mengevaluasi kinerja mereka. Jika mengabaikan instruksi, jelas akan digeser.
“Satu tahun saya beri waktu untuk mengevaluasi, tapi apa? tidak ada yang berubah. Bappeda saya kosongkan. Dinas Pendidikan saya kosongkan. Saya mau fokus,” tandasnya.
Selain itu, di era Nurdin ini, dilakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Beberapa OPD dilebur. Namun ada juga OPD yang baru dibentuk.Alasannya, untuk efisiensi dan sesuai kebutuhan yang ada saat ini.
“Jadi kita analisa kebutuhan OPD kita. Apa yang perlu digabung, apa yang perlu dibentuk,” ungkapnya.
Sejumlah OPD yang akan dilebur, di antaranya Biro Humas dan Protokol akan terpecah. Bagian Humas akan dilebur ke Dinas Kominfo SP dan Protokol ke Biro Umum. Biro Aset dilebur ke Badan Pengelolaan Keuangan. Sementara Biro Pembangunan dilebur ke Biro Ekonomi. Sementara dinas yang dilebur adalah Dinas Perkebunan dengan Dinas Pertanian dan Balitbangda dengan Bappeda.
Lantas, bagaimana nasib kepala OPD yang instansinya bakal dilebur? Nurdin mengemukakan, pihaknya akan terus melakukan pergeseran-pergeseran hingga ditemukan komposisi susunan pejabat yang cocok. Sehingga tidak menutup kemungkinan, pejabat yang OPD-nya dihapus, bergeser ke tempat lain.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga akan membuka proses seleksi terbuka atau lelang jabatan. Dia pun menganjurkan para kepala OPD untuk ikut bersaing memperebutkan posisi yang dilelang. Sehingga terbuka peluang bagi kepala OPD yang akan dilebur untuk mengisi jabatan.
Saat ini, posisi yang lowong di Pemprov Sulsel di antaranya inspektur Inspektorat, kepala Bappeda, kepala Biro Umum, Biro Pembangunan, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan, kepala Badan Kesbang, kepala Dinas Sosial, dan kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kendati demikian, ada beberapa kepala OPD yang instansinya dilebur disebut-sebut punya rencana lain.
Kepala Balitbangda, Irman Yasin Limpo misalnya yang berencana akan bertarung di perhelatan pemilihan wali kota Makassar 2020 mendatang. Begitu juga dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Devy Khadaffi yang disebut-sebut akan maju di pemilihan bupati Maros. Kendati di media massa, keduanya sudah ramai diberitakan, namun secara resmi, mereka masih enggan untuk memproklamirkan rencana tersebut. (rhm/rus)