Menhub Target Sebulan Pembebasan Lahan KA

MAKASSAR, BKM — Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui ada keterlambatan pembebasan lahan kereta api, sehingga progres pengerjaannya tidak sesuai yang diharapkan. Karenanya, dia meminta pemerintah daerah yang masih bersoal dengan pembebasan lahan untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada. Diberikan waktu sekitar satu bulan ini untuk menyelesaikannya.
“Jadi memang ada keterlambatan pembebasan lahan. Ini proyek strategis nasional yang harus dikawal. Olehnya itu, kami berharap persoalan pembebasan lahan ini bisa diselesaikan dalam waktu sebulan,” ungkap Budi usai menghadiri promosi doktor anggota DPR RI Akbar Faisal di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (26/9).
Ia meminta legal opini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk memperlancar proses pembebasan lahan tersebut. Budi berharap, persoalan pembebasan lahan yang masih tersisa dilakukan dengan win-win solution alias tidak ada yang dirugikan.
Kepada warga Sulsel, khususnya yang lahannya harus dibebaskan, diharapkan untuk ikut berkontribusi. Karena proyek ini merupakan kepentingan semua.
Targetnya, pertengahan tahun depan, kereta api dengan rute atau track Tonasa ke Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru sepanjang 60 km sudah bisa difungsikan.
“Kita berharap sudah bisa difungsikan tahun depan untuk mengangkut semen dari Tonasa ke Garongkong. Dan sebaliknya, dari Garongkong ke Tonasa mengangkut batubara,” ungkapnya.
Setelah rampung rute Tonasa-Pelabuhan, pekerjaan akan dilanjutkan ke arah Parepare yang diharapkan bisa rampung pada 2021 mendatang.
“Kami berharap, rel kereta api yang sudah terpasang di Sulsel sepanjang 100 kilometer lebih dalam waktu paling lambat 2020 mendatang. Kita juga program bisa ke pelabuhan utama, yakni Makassar New Port di Makassar,” jelasnya.
Khusus untuk tahun depan, Budi menggambarkan, pihaknya akan mengucurkan anggaran Rp1 hingga Rp2 triliun untuk melanjutkan proyek kereta api tersebut.
“Saya akan mengklarifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan tahun depan. Kalau memang sudah dipastikan (pembebasan lahannya), paling tidak ada Rp2 triliun. Tapi kalau tidak bisa juga Rp1 triliun,” tandasnya. (rhm/rus)