NA Keluhkan Gaji Honorer Rp700 M

MAKASSAR, BKM– Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, mengeluhkan masih tingginya belanja pegawai di jajarannya. Bahkan untuk gaji tenaga honorer atau kontrak saja bisa mencapai Rp700 miliar. Mereka tersebar pada 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Yang paling besar itu belanja tenaga kontrak, yang besarannya Rp700 miliar dengan jumlah 25 ribu orang,” kata Nurdin usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Rujab Gubernur, Selasa (1/10).
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nurdin meminta dilakukan evaluasi keberadaan tenaga kontrak di setiap OPD.
“Bukan rasionalisasi, tapi kita akan cek. Nanti lihat angka ideal baru kita kaji lagi. Jangan sampai ASN tidak melaksanakan tugasnya, karena semua dikerjakan oleh honorer,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis menyebutkan, gaji untuk tenaga honorer masing-masing diatur OPD. Terlebih pengangkatan mereka berdasarkan kebutuhan OPD.
Dia menjelaskan, BPKD hanya menghitung dan menganggarkan untuk pegawai berstatus Aparatur Sipil Negeri (ASN). Di tahun 2019 ini, Pemprov Sulsel menganggarkan Rp1,79 triliun untuk gaji dan tunjangan ASN. Sementara untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) disiapkan anggaran Rp882 miliar.
“Tahun 2020 kita siapkan Rp1,815 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS. Sementara untuk TPP dengan besaran perhitungan 30 persen, kita menyiapkan Rp880 miliar,” sebutnya yang dihubungi terpisah, kemarin.
Terkait kenaikan TPP, Arwien mengatakan, bisa saja dilakukan jika ada tambahan untuk belanja pegawai yang masuk dalam komponen belanja tidak langsung. Tambahan ini bisa berasal dari upaya rasionalisasi anggaran sektor lainnya.
Berbeda dengan honorer yang dikeluhkan gajinya yang mencapai Rp700 miliar, pejabat lingkup Pemprov Sulsel bakal bersukacita. Karena selain mendapatkan tunjangan TPP, mereka juga akan memperoleh tunjangan kinerja (tukin).
Rencana pemberian tukin itu disampaikan langsung oleh Gubernur HM Nurdin Abdullah. Kata dia, tukin bukan hanya diberikan untuk pejabat eselon II, dalam hal ini kepala OPD. Namun juga untuk pejabat eselon III dan IV.
Pemberian tukin tersebut dimaksudkan agar para pejabat bisa bekerja dengan baik. “Salah satu tujuan kita melalukan efisiensi dan rasionalisasi kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak, yah untuk perbaikan kesejahteraan,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya sementara menghitung kebutuhan anggaran untuk tukin tersebut. “Tahun ini kita efesienkan dulu, untuk dapat selisih. Kemudian baru kita kaji beberapa tunjangan kinerja agar bekerja tenang, terutama kepala OPD. Itu salah satu cara menjaga integritas,” kata Nurdin.
Menurut Arwien, pemberian tukin bergantung kebijakan pimpinan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kalau Pak Gubernur mengatakan demikian, berarti Pak Gubernur sudah menghitung betul, bahwa ada kemampuan untuk memenuhi itu. Tunjangan kinerja ini tentu terpisah dengan TPP. Tidak semua bisa dapat tunjangan kinerja. Tapi kalau TPP sudah pasti semua dapat,” jelasnya.
Adapun besaran tunjangan kinerja, kata Arwien, dilihat dari beban kerja, kemudian prestasi kerja, dan beberapa indikator lain yang berkaitan dengan kinerja.
“Yang dapat itu tergantung kebijakan pimpinan. Nanti kita kongkritkan seperti apa modelnya, dan siapa yang akan diberikan berdasarkan indikator tadi,” pungkasnya. (rhm/rus)