Fokus Pengesahan AKD dan Tatib Dewan

MAKASSAR, BKM– Rudianto Lallo kini resmi menjadi ketua DPRD Kota Makassar definitif. Ia dilantik untuk masa jabatan 2019-2024, Jumat (8/10).
Menduduki posisi sebagai orang nomor di legislatif Makassar, legislator yang akrab disebut RL itu diperhadapkan pada tugas baru. Yakni mengesahkan alat kelengkapan dewan (AKD) dan tata tertib DPRD.
Kata dia, sejumlah tugas, khususnya pengesahan AKD dan tata tertib DPRD harus segera diselesaikan pekan ini. Sehingga seluruh anggota DPRD segera bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Pertama yang mau dikerjakan adalah mengesahkan AKD. Kedua, mengesahkan tatib DPRD yang sudah diselesaikan oleh pansus tatib,” tegas RL.
Setelah pengesahan AKD dan tata tertib dilakukan kata RL, maka seluruh anggota sudah mulai berfungsi. Selain memperhatikan tiga fungsi seperti fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan, DPRD juga harus bisa menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang selama ini tidak digunakan.
“Ada kan kewenangan perihal itu, memfasilitasi menjadi penyambung lidah rakyat. Misalkan KUR di perbankan, DPRD harus memberikan akses kepada masyarakat kecil agar untuk mengaksesnya di perbankan lebih mudah. Hal inilah yang kurang diperhatikan dan tidak terjadi,” terangnya.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah kepada empat pimpinan DPRD Kota Makassar dilakukan langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar Tito Suhud. Hadir sejumlah tokoh, di antaranya Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Moh Ramdhan Pomanto, dan Founder Bosowa Aksa Mahmud.
Adapun empat pimpinan definitif DPRD Kota Makassar yang dilantik, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dari Nasdem, Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali dari Demokrat, Wakil Ketua II Andi Suhada Sappaile PDI-P, dan Wakil Ketua III Andi Nurhaldin NH dari Golkar.
Sebagai pimpinan DPRD Kota Makassar, RL berjanji akan menjalankan fungsi dan tugas dengan maksimal. DPRD Kota Makassar akan menuntaskan seluruh kewajiban sebagai wakil rakyat dalam bidang pembentukan perda maupun pengawasan.
“Kami akan menjalankan semaksimal mungkin demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tandasnya. (arf/rus)