MAKASSAR, BKM — Persoalan stunting dan gizi buruk masih menjadi momok hingga saat ini. Bahkan, Sulsel berada di posisi 10 besar dengan angka stunting tertinggi secara nasional.
”Jumlah penduduk Sulsel yang mengalami stunting masih sekitar 32 persen,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar Baso, Senin (11/11).
Pemprov, kata dr Bachtiar, secara perlahan berusaha menurunkan angka tersebut menjadi 26 persen, kemudian 19,5 persen atau di bawah persentase angka stunting nasional. Dan tujuan terakhir adalah zero stunting.
Untuk itu, di Hari Kesehatan Nasional ini, Selasa (12/11), Pemprov Sulsel akan mencanangkan program Gammara’na (Gerakan Masyarakat Memberantas Stunting). Gammara’na ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Yakni Dinas Sosial, Bappeda, BKKBN, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, TP PKK, Bappeda, serta PUPR.
Selain itu, Dinkes juga akan fokus mencegah dan memberantas penyakit HIV/AIDS yang sudah semakin meresahkan, dengan menggandeng Persatuan Dokter Ahli Penyakit Dalam.
”Sejauh ini, derajat kesehatan masyarakat di Sulsel cukup baik.
Cuma persoalan stunting dan gizi buruk masih cukup tinggi. Komitmen kita tahun 2023 mendatang, sudah tidak ada lagi stunting dan gizi buruk,” jelasnya.
Selain itu, perhatian Pemprov Sulsel saat ini adalah persoalan BPJS yang hingga kini masih menjadi polemik dan persoalan di tengah masyarakat.
“Dinkes secara khusus memberikan pendampingan terhadap masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” ungkapnya.
Di bidang sarana dan infrastruktur kesehatan, Pemprov Sulsel juga memberi perhatian yang cukup serius. Itu dibuktikan dengan rencana menghadirkan sejumlah rumah sakit regional di kabupaten/kota. Juga pemberian ambulans ke daerah-daerah, baik darat maupun laut.
Puskesmas Konsultatif
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Aminuddin Syam, juga mengakui tingkat kesehatan di Sulsel saat ini sudah menunjukkan hal yang positif, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun di balik itu, gangguan kesehatan paling tinggi di daerah ini masih didominasi penyakit tidak menular.
“Kalau saya melihat ini ada pergerakan menuju hal positif. Saya lihat pemerintah cukup agresif untuk menggalang kerja sama dari semua lini. Kedua, saya melihat di bagian bawah kota itu sudah menunjukkan perubahan, meskipun baru menuju ke arah yang positif. Belum positif sesungguhnya,” ujarnya, kemarin.
Dia kemudian menyebut penyakit tidak menular yang mendominasi saat ini. Di antaranya jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, kanker, dan sebagainya. Termasuk penyakit kejiwaan. Sedangkan yang menular masih tetap ada, walaupun tidak sebesar angka tingkat kesehatan tak menular.
”Penyakit tidak menular disebabkan oleh pola makan, seperti banyak mengonsumsi protein dan hewani seperti daging. Kurangnya dari segi serat,” imbuhnya.
Meski begitu, lanjutnya, bukan berarti penyakit menular tidak ada. Tuberculosis (TBC) misalnya, masih cukup tinggi. Demikian pula diare. Bahkan demam berdarah terkadang sering banyak muncul. Apalagi pada saat musim hujan tiba.
”Tetapi penilaian saya, dalam tahun-tahun terakhir Dinas Kesehatan intens menjalin kerja sama dengan seluruh fakultas kesehatan se-Sulsel. Itu sudah baik,” jelasnya.
Terkait tugas-tugas puskesmas, dia menyarankan agar tak lagi jadi tempat medis. Melainkan untuk konsultatif. Layanan medis ada di rumah sakit.
“Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan itu tidak terletak kepada berapa lama ia menjabat. Tapi bisa diukur 10 tahun mendatang. Karena untuk melihat kondisi kesehatan itu secara agregat. Pergerakannya pada usia 40 sampai 50 tahun.” terangnya.
Perlu Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Ince Langke, mengingatkan agar Hari Kesehatan Nasional dijadikan momentum untuk mengonsolidasi pelayanan kesehatan, baik di perkotaan maupun perdesaan.
“Tidak ada artinya setiap tahun tanpa evaluasi pelayanan kesehatan kita. Olehnya itu, saya ajak semua pihak untuk melakulan evaluasi menyeluruh, karena kewajiban negara untuk menyiapkan pelayanan dasar, utamanya kesehatan,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini, Senin (11/11).
Tak hanya itu, soal kenaikan BPJS, mestinya Pemprov Sulsel mengambil alih sebagian beban, seperti sharing dengan pemkot dan pemkab. Sehingga kenaikan BPJS tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat.
“Ada pola saat Syahrul Yasin Limpo menjabat gubernur dengan menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Caranya dengan menalangi secara bersama, yakni pemprov 40 persen, pemkot dan pemkab 60 persen. Ini bisa diadopsi untuk menangani BPJS. Kurang bermakna rasanya jika kita maju di bidang lain, tapi masyarakat tidak,” ungkap mantan ketua DPRD Selayar ini. (rhm-ita/rif/rus)
