Kepala Bappeda Sebut Kecil Rp 8,1 Miliar

MAKASSAR, BKM — Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sementara dalam tahap pembahasan di DPRD Sulsel. Saat ini sudah masuk dalam agenda pembahasan di tingkat komisi.
Secara teliti, komisi-komisi yang ada di lembaga wakil rakyat tersebut mengupas usulan rincian kegiatan anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel. Setiap komisi menelisik RKA OPD yang berkaitan dengan bidang masing-masing.
Seperti komisi D yang membahas RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Selasa (26/11). Saat melakukan pembahasan, ditemukan usulan anggaran yang dinilai tidak realistis. Yakni terkait biaya perjalanan dinas.
Dalam usulan tersebut tertera nilai Rp8,133 miliar. Angka itu untuk membiayai perjalanan dinas lingkup Bappeda untuk dalam dan luar daerah, serta luar negeri.
Salah seorang anggota Komisi D DPRD Sulsel Fadriaty AS, menyoroti jika angka tersebut terlalu besar. “ltu terlalu besar, untuk Bappeda saja. Total dari tiga perjalanan, perjalanan dalam dan luar daerah, serta perjalanan luar negeri (sudah dijelaskan dengan detail) kenapa ada perjalanan luar negeri. Itu nilainya Rp8,133 miliar,” bebernya.
Fadriaty menegaskan, anggaran sebesar itu tidak akan dipersoalkan jika Bappeda Sulsel mampu merasionalkan anggaran, dan bisa memperlihatkan hasil dari apa yang dilakukannya.
“Kepala Bappeda sudah menjelaskan dan menyatakan siap untuk dikoreksi. Sampai sekarang belum final,” jelasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sulsel Rudy Djamaluddin, justru menilai anggaran itu tidak begitu besar. Ia pun meyakinkan dewan terhadap aspek apa saja yang dapat dihasilkan dari dana ABPD tersebut.
Dengan dana sebesar itu, lanjut Rudy, Bappeda akan memperkuat koordinasi-koordinasi di lintas sektor. Mulai dari koordinasi di tingkat kabupaten/kota, sampai pada kegiatan koordinasi tingkat nasional maupun luar negeri.
“Di dalamnya masih banyak lagi kegiatan yang sifatnya soft skill. Soft skill ini tidak nampak. Ssalah satu kegiatan Bappeda itu adalah melakukan koordinasi-koordinasi. Memang hampir semua kabupaten kita koordinasikan. Belum lagi koordinasi-koordinasi regional. Belum lagi kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga kalau kita cermati perjalanan dinas Bappeda dengan dinas yang lain, pasti kelihatan besar,” paparnya.
Angka tersebut, lanjut Rudy, sudah dirasionalisasikan seefisien mungkin sampai akhir tahun. Namun jika nantinya tidak cukup, pihaknya akan melakukan revisi dalam pembahasan APBD-P selanjutnya.
“Kita tunggu masukan anggota dewan. Kalau dari versi kami, Rp8,1 miliar ini adalah suatu angka yang kita sudah efisiensikan, yang akan kita optimalkan. Semoga masih cukup sampai pembahasan. Bahkan kita sudah mengurangi, dengan asumsi jika terjadi ketidakcukupan maka kita punya satu langkah melakukan revisi, yaitu pada saat pembahasan APBD” jelasnya. (rhm/rus)