Musaddaq dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar menyoroti usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Secar general, dia melihat usulan anggaran yang diajukan OPD, khususnya terkait belanja rutin, akuntabilitasnya masih rendah. Dalam artian, mudah sekali untuk dimainkan atau dimanipulasi pertanggungjawabannya.
Belanja rutin yang dimaksud seperti belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, makan minum, dan pemeliharaan kantor.
“Bayangkan saja kalau tiap OPD mengusulkan cukup besar, kalau digabung, luar biasa besarnya anggaran kita yang berpotensi untuk dikorupsi,” ungkap Musaddaq ketika dihubungi BKM, Kamis (28/11).
Dia melanjutkan, dirinya sempat membuka portal atau website Layanan Pengadaan Secara Eektronik (LPSE) Sulsel. Salah satu OPD yang enggan disebut namanya, menganggarkan makan minum sebesar Rp81 juta untuk tahun depan.
“Jadi usulan tendernya masuk di LPSE untuk usulan makan minum tahun 2020. Itu sangat besar dengan kegiatan hanya rapat-rapat saja,” ungkapnya.
Karena persoalan tersebut, dia meminta DPRD lebih jeli dan rasional dalam mengkaji anggaran yang diusulkan OPD. Pertimbangannya, apakah proporsional atau tidak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Teman-teman di DPRD tidak serta-merta menyepakati usulan yang diajukan,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan DPRD, jangan hanya melihat kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar saja. Yang perlu didorong dan dikoreksi justru belanja rutin yang berpotensi mark up. (rhm/rus)
Mudah Dimainkan dan Dimanipulasi
×
