MAKASSAR, BKM — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel mengajukan usulan anggaran di tahun 2020 mendatang sebesar Rp37 miliar. Dari angka tersebut, Rp30 miliar di antaranya untuk membeli satu unit helikopter.
Jika rencana pembelian helikopter tersebut terealisasi, akan berpengaruh dampak pada kurang maksimalnya kegiatan BPBD lainnya. Seperti pada aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan bencana maupun rekonstruksi.
”Anggaran Rp30 miliar yang diusulkan itu hanya bisa mendapatkan satu unit helikopter yang paling murah. Harganya 2 juta dollar, atau kurang lebih Rp28 miliar. Itu harga dasar. Belum termasuk pajak. Belum lagi biaya perawatan dan lainnya,” ungkap Kepala BPBD Sulsel Syamsibar dalam rapat dengan Komisi E, Rabu (27/11).
Selain itu, helikopter yang rencana dibeli tersebut tidak bisa terbang terlalu tinggi. Apalagi hanya memiliki satu mesin.
“Kalau misalnya mau terbang ke Bone, karena tidak mampu terbang tinggi dan melewati gunung, maka harus lewat Parepare. Itu pun sangat rawan karena hanya satu mesin. Jadi, heli dengan satu mesin tidak boleh bergerak untuk kebencanaan. Harus ada mesin ganda, karena ini bukan mobil,” jelasnya.
Yang paling layak, kata dia, bagaimana helikopter tersebut memiliki dua mesin dan harus berkapasitas penumpang paling sedikit 12 orang. Sehingga usulan Rp30 miliar dinilai tidak cukup.
“Yang pasti, dari alokasi kami yang ada Rp30 miliar itu belum mampu kita realisasikan. Kalau memang mau yang layak, itu di atas Rp100 miliar,” tandasnya.
Olehnya itu, komisi E akan menyerahkan sepenuhnya kepada badan anggaran (Banggar). Apalagi jika pemprov melakukan pengadaan, maka harus juga ada perawatan dan operasional. Jika anggaran membeli helikopter secara maksimal belum mencukupi, pengadaannya dibatalkan.
“Pengadaan itu juga harus diikuti pembiayaan untuk operasionalnya. Pembiayaan untuk operasionalnya heli itu bukan hal yang sepele, karena ini high risk. Risikonya sangat tinggi. Karena itu kalau mau optimal, ya harus dimaksimalkan anggarannya. Kalau tidak, itu lebih bagus ditiadakan. Itu rekomendasi kita. Kita akan finalkan ini dan akan kita bawa di rapat berikutnya,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink.
Rp300 Juta Penyelamatan Aset
Pada bagian lain rapat di gedung DPRD Sulsel, kemarin, komisi C bertemu dengan mitranya Biro Pengelolaan Barang dan Aset. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp300 juta untuk menyelamatkan 10 jenis aset yang tersebar di berbagai tempat.
Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Ady Ansar meminta agar pemprov dapat menyelesaikan semua aset yang menjadi miliknya. ”Tentu harus dilakukan bertahap. Tapi kita harus mengetahui apa persoalannya, lalu diambil keputusan,” ujar Ady Ansar, kemarin.
Yang menjadi pertanyaan dewan, bagaimana status aset yang ada di beberapa kabupaten/kota. Apakah nantinya diambil dan tetap dikuasai oleh pemprov, atau diserahkan ke pemerintah setempat di mana lokasi aset tersebut berada.
Ady Anshar mengakui, Nurlina selaku kepala Biro Aset Pemprov Sulsel mengajukan anggaran sebesar Rp300 untuk penertiban aset. Jika dilihat, angka tersebut tidak cukup. Karena untuk urusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja, biayanya cukup besar.
”Kalau dilihat di RKA, yang Rp300 juta itu untuk penertiban aset seperti apa. Dokumen atau bagaimana. Yang detailnya ada di Biro Aset,” terangnya.
Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Nurlina, mengakui jika pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp300 juta untuk penertiban aset milik pemprov yang saat ini masih dikuasi oleh pihak lain. Jumlah tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara keseluruhan sebesar Rp3 miliar lebih.
Nurlina menargetkan, tahun 2020 mendatang pihaknya bisa mengelola kembali aset miliki pemprov dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemprov. Saat ini, kata dia, masih ada sekitar 49 aset provinsi tersebar di 24 kabupaten/kota belum memiliki alas hak. ”Tahun depan kita targetkan mengambil alih lebih dari 10 aset,” ujarnya. (rif)
