Aktivitas Khilafatul Muslimin Diawasi

MAROS, BKM — Sebuah organisasi bernama Jamaah Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung, saat ini melebarkan sayapnya ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Maros.
Di Butta Salewangang, organisasi yang berpaham khilafah ini berpusat di Desa Barugae, Kecamatan Mallawa. Berjarak kurang lebih 60 km dari pusat kota Kabupaten Maros.
Berdasarkan penelusuran wartawan ke sekretariat Khilafatul Muslimin di Mallawa, keberadaan organisasi ini di Maros sudah sejak 2008 tahun lalu.
Mas’ul Ummah (Pemimpin Ummat) Khilafatul Muslimin Desa Barugae Haris Muddin menuturkan, sejak 11 tahun lalu, sudah ada sekitar 30-an warga yang telah berbaiat ke organisasi yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung ini.
Haris Muddin menjelaskan, Hasan Baraja diakui sebagai khalifah ke-105 dan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan kekhalifaan Islam. Selain merekrut jamaah, terdapat sebuah maktab atau kantor Khilafatul Muslimin perwakilan Mallawa. Letaknya berada di tengah perkebunan dan jauh dari permukiman warga.
Haris Muddin mengaku, dia ditunjuk sebagai Mas’ul Ummah Khilafatul Muslimin, yang bertugas untuk melakukan perekrutan jamaah dan membaiat calon jamaah Khilafatul Muslimin.
“Tujuan kami itu pastinya untuk beribadah dan melaksanakan perintah untuk menaati Allah, rasul dan ulil amri (pemerintah),” ujarnya.
Haris yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani itu dengan fasih menjelaskan, sejak runtuhnya kekhalifaan Turki Usmani tahun 1924, umat Islam di seluruh dunia mengalami kekosongan pemimpin selama 73 tahun. Karena itu, untuk mengisi kekosongan kekhalifaan Islam, maka ditunjuklah Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khilafah ke-105 pada tahun 2000 melalui muktamar Khilafatul Muslimin di Yogyakarta.
“Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja ditunjuk sebagai khilafah di tahun 1997, namun baru dilantik di tahun 2000 di muktamar Khilafatul Muslimin. Setelah adanya muktamar umat Islam yang diikuti ribuan orang di Yogyakarta pada tahun 2000 itu, akhirnya umat Islam telah kembali memiliki pemimpin dengan diangkatnya Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah,” jelasnya panjang lebar.
Kekhalifaan yang mereka sebut itu, merujuk pada pimpinan umat Islam secara global dan tidak terbatas pada negara. Mereka memberi contoh konsep kepemimpinan seorang Paus di Vatikan. Meski semua pemeluk Katolik ada di setiap negara, tapi mereka tetap mengakui Paus sebagai pimpinan agamanya.
“Kami tidak masalah dengan negara. Kami akui negara itu dipimpin oleh presiden. Tapi sebagai orang muslim kami juga harus punya pimpinan, dan itu untuk semua muslim di dunia. Ya… seperti modelnya Paus begitu,” terangnya.
Untuk sampai pada tujuan itu, mereka mengklaim tidak akan menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Mereka pun hanya melakukan dakwah untuk menyampaikan ke kaum muslimin, jika saat ini sudah ada pemimpin yang melanjutkan kekhalifaan itu.
“Tidak ada kekerasan yang kami terapkan. Kami hanya melakukan syiar dakwah yang kami lakukan dua kali sebulan. Tidak ada paksaan bagi mereka yang tidak mau ikut,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rahmat Bustar, mengaku jika Khilafatul Muslimin sudah ada di Maros sejak 2008. Namun, ormas tersebut belum tercatat dalam Kesbangpol. Pihaknya terus mendalami keberadaan dan kehadirannya.
“Hari ini (kemarin) kami sudah turun memantau aktifitas mereka di wilayah Camba. Kami sudah periksa berkasnya, memang tidak terdaftar di kami. Kalau soal ajarannya, kami akan berkoordinasi denga pihak terkait, seperti Kemenag dan MUI,” kata Rahmat Bustar, Selasa (3/12).
Dia mengaku, keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin telah menuai sorotan warga. Apalagi belakangan disebut-sebut jika organisasi itu memiliki hubungan dengan organisasi yang sudah dilarang di Indonesia.
Warga juga telah banyak melayangkan protes ke pemerintah setempat dengan menempel tulisan sebagai bentuk penolakan dengan kehadiran Khilafahtul Muslimin.
“Sudah banyak warga yang protes itu. Makanya kami turun untuk memantau langsung seperti apa sebenarnya organisasi ini. Banyaklah isunya, seperti ada kaitannya dengan organisasi ini dan itu,” bebernya.
Selama ini, kata Rahmat Bustar, sudah banyak warga yang dibaiat untuk ikut organisasi itu. Bahkan ada di antaranya yang merupakan aparatur sipil negara (ASN). (ari/rus)