Didominasi PSB SMA, Juga Tempat Tinggal Imigran

MAKASSAR, BKM — Puluhan kasus terkait pungutan liar (pungli) dilaporkan oleh masyarakat ke sekretariat Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sulsel. Koordinator Saber Pungli Inspektorat Sulsel M Salim menjelaskan, dari puluhan laporan kasus yang masuk sepanjang 2019, paling banyak terkait pungli di sekolah. Khususnya terkait penerimaan siswa baru (PSB).
Dia memberi contoh pungli PSB di SMA 1 Makassar yang menyebabkan kepala sekolahnya dicopot. Juga pungli PSB di MAN 2 Makassar, serta pungli buku di SMA 5 Makassar.
Kasus lain adalah terkait pungli di lingkup Dinas Perhubungan Sulsel, yang menyebabkan sejumlah pejabat di instansi tersebut dicopot dari jabatannya. Dia mengemukakan, laporan pungli di Dishub Sulsel kebanyakan terkait pengurusan izin angkutan umum.
“Saat ini, ada empat kasus pungli yang telah diselesaikan hingga berproses di peradilan,” jelas Salim di sela-sela Deklarasi Masyarakat Anti Pungli di Sulawesi Selatan, Rabu (18/12) di Hotel Gammara.
Dia melanjutkan, sebenarnya banyak laporan yang masuk. Hanya saja, pihaknya tidak bisa kita mengekspose semua. Pihaknya baru bisa mengekspose kasus pungli ini setelah kasus pungli tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan.
Alasannya, dengan status penyidikan ini, unsur dugaan pungli melalui dua alat bukti sudah memenuhi syarat. “Khawatirnya OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan kita lakukan bisa bocor,” ujar Salim.
Laporan terbaru yang masuk ke tim Saber Pungli adalah terkait pengelolaan tempat tinggal imigrasi ilegal. “Laporan masuk ternyata ada dugaan pungli di sana. Yang mengaku dari pihak imigrasi,” katanya.
Meski begitu, Salim mengaku hal ini masih sifatnya informasi. Belum bisa dinyatakan sebagai pungli, karena pihaknya baru akan turun melakukan investigasi, cek dan ricek.
Saber Pungli ini terintegrasi dan tim Saber Pungli pusat, sehingga kata Salim, pihaknya juga menerima order kasus dugaan pungli dalam pengelolaan tempat tinggal imigran.
Tim Saber Pungli Sulsel yang terbentuk merupakan gabungan antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum).
Irwasum Polri, juga Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto, mengapresiasi tim Sulsel sebagai daerah yang bergerak cepat dalam pelaksanaan Saber Pungli.
Sulsel, kata dia, menjadi contoh bagi daerah lain atas semangat dalam menindak oknum pungli.
“Harus dipahami pungli, baik besar maupun kecil sifatnya ada korupsi, harus ditindaki untuk menghindari kejadian berulang. Selain itu, regulasi dan modul yang menghambat dan berbelit harus dipangkas. Kami akan tindak tegas segala bentuk gratifikasi di daerah,” kata Moechgiyarto.
Dari pengamatannya, beberapa sektor yang rawan terjadinya KKN dan pungli, yaitu di sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan tepadu satu pintu, penegakan hukum, pengelolaan SDM di pemerintahan, pendapatan daerah, dan perizinan.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah menjelaskan, kehadiran ketua Satgas Saber Pungli Pusat di Sulsel tentunya memberikan keyakinan dan support luar biasa bagi pemprov untuk terus menjaga integritas.
“Kita tahu bahwa pungli itu meresahkan, dan tentu sebagai orang timur ini ada harga diri masyarakat Sulawesi Selatan. Ini harus kita jaga, dan kita perang habis-habisan pungli dengan cara membangun sistem. Jadi Sulsel ini kita bangun by sistem, bukan by aktor untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Olehnya itu, mantan bupati Bantaeng dua periode ini sangat yakin dari tahun ke tahun Sulsel semakin membaik. Apalagi dengan adanya Satgas Saber Pungli yang membantu pemprov.
“Saya percaya dengan Satgas Saber Pungli ini akan membuat kita semua jadi nyaman. Sulawesi Selatan harus menjadi ramah investasi. Termasuk yang sudah menanamkan modal di sini bisa nyaman. Jadi pemerintah Sulawesi Selatan adalah pemerintah yang bersih dan melayani, itu komitmen kita,” tutup mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu. (rhm/rus)