KTP Bodong, Gizi Buruk, Hingga Terminal Liar

MAKASSAR, BKM — Sebagai kota metropolitan, berbagai persoalan masih terus mewarnai perjalanan Makassar di tahun 2019. Mulai dari ditemukannya kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bodong, gizi buruk, terminal liar, penanganan sampah, pelayanan kesehatan, macet, hingga banjir.
Permasalahan tersebut harus mendapat perhatian serius untuk dientaskan. Hal itu menjadi pekerjaan yang menunggu kehadiran wali kota definitif di tahun 2020 mendatang.
Dialog publik Ekspektasi Akhir Tahun bertema; Menakar Pelayanan Publik Pemkot Makassar 2019 membahas persoalan itu. Kegiatan yang merupakan kerja sama Pemkot Makassar, Harian Berita Kota Makassar, dan Bedabait berlangsung di Ruang Sipakalebbi Lantai II Balai Kota Makassar, Rabu (18/12).
Empat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai narasumber. Masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Aryati Puspasari Abady, Kepala Dinas Kesehatan dr Naisyah Tun Azikin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iskandar, serta Kepala Dinas Perhubungan Mario Said. Jalannya dialog dipandu moderator yang juga content creator dari Bedabait Rijal Djamal.
Ada pula tiga penanggap. Masing-masing Direktur Utama Harian Berita Kota Makassar Mustawa Nur, Ketua Komisi Informasi Publik (KI) Sulsel Pahir Halim, serta Ketua Ombudsman Kota Makassar Andi Ihwan Patiroy. Dialog melibatkan unsur LPM, pihak kecamatan, OPD, serta warganet alias netizen.
Rijal mengawali dialog dengan mewawancarai Aryati Puspasari. Kadisduk Capil ini ditanya seputar panjangnya antrean dalam pengurusan administrasi kependudukan, khususnya KTP-el. Terutama menjelang penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN).
Aryati menjelaskan, pihaknya telah berusaha menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk melakukan perekaman. Selain itu, juga membagi dua lokasi pengurusan KTP-el.
”Kita membagi dua tempat pengurusan KTP-elektronik untuk mengatasi masalah antrean. Selain di kantor Disdukcapil yang membawahi tujuh kecamatan, juga di kantor Perizinan (PTSP) yang membawahi delapan kecamatan,” jelas Aryati.
Walau membuka pelayanan perekaman KTP-el di kecamatan, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar ini menegaskan, masyarakat tetap diwajibkan untuk datang ke kantor Disdukcapil. Karena ada urusan-urutan tertentu terkait data yang tidak bisa diproses di kantor kecamatan.
Guna mempermudah layanan kepada masyarakat, Disdukcapil juga menerapkan sistem pendaftaran melalui daring. Yakni di www.dukcapilmakassar.co.id.
”Warga bisa mendaftar antrean melalui aplikasi. Mereka bisa memantau nomor antreannya di situ, sehingga tidak lagi harus berlama-lama menunggu di kantor Disdukcapil,” tambahnya.
Rijal melanjutkan pertanyaannya. Kali ini tentang jumlah penduduk Makassar yang sebenarnya.
Aryati menyebut ada dua data yang dimiliki, yakni konsolidasi bersih yang diakui lembaga dan data pelayanan real time. ”Untuk data penduduk konsolidasi bersih sebanyak 1.475.684 jiwa. Sementara data real time berjumlah 1.470.000 jiwa,” terangnya.
Di bagian lain penjelasannya, Aryati juga mengungkap adanya penemuan KTP-el bodong di tahun 2019 ini. Karena chipnya berbeda, KTP-el tersebut sangat sulit dipergunakan.
Usai Aryati Puspasari, Rijal kemudian beralih ke Kadis Kesehatan Naisyah Azikin yang duduk di sebelah kanannya. Di awal penjelasannya, Naisyah mengatakan bahwa OPD yang dipimpinnya tidak melulu mengurusi orang yang sakit. Alasannya, karena proyeksi orang yang sakit hanya 10 persen dari jumlah penduduk.
”Dinas Kesehatan bukan hanya mengurus rumah sakit. Tetapi juga menangani akses kesehatan. Karena itu namanya Dinas Kesehatan, bukan dinas kesakitan,” ujarnya disambut tawa.
Ia kemudian merinci pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di Makassar. Disebutkan jumlahnya sebanyak 47 puskesmas yang siap melayani masyarakat. Dua puskesmas terdapat di wilayah kepulauan, ditambah tujuh puskesmas pembantu (pustu).
Untuk program home care Dottoro, dalam rentang waktu Januari hingga November tercatat ada 6.000 layanan yang diberikan kepada masyarakt. Mereka adalh orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan media dan menghubungi call center 112.
Tim kreatif dari Bedabait kemudian memutar sebuah cuplikan video berisi berita tentang adanya anak di Pulau Kodingareng yang meninggal karena gizi buruk. Menanggapi hal itu, Naisyah menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan petugas kesehatan di wilayah tersebut. Hasilnya, penyebab kematiannya bukanlah gizi buruk.
”Jadi kami selalu berkomunikasi dengan seluruh petugas kesehatan. Termasuk yang ada di pulau. Informasi yang kami terima langsung ditindaklanjuti untuk mengetahui fakta sebenarnya. Karena bisa saja ada warga dari daerah lain yang baru masuk Makassar dan mengalami sakit hingga meninggal dunia, itu tidak bisa diambil tindakan untuk melakukan pencegahan. Pergeseran penduduk dari satu tempat ke tempat lain di Makassar ini kan begitu cepat,” terangnya.
Plt Kadis DLH Iskandar memaparkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD yang dipimpinnya saat ini adalah mengurus yang hidup sampai yang mati. Artinya, menangani persoalan sampah hingga urusan pemakaman bagi warga yang meninggal.
”Soal penanganan sampah, telah dibagi kewenangan. Untuk pengangkutan sampah diserahkan ke kecamatan. Sementara yang pengurus pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Antang ditangani DLH,” jelas Iskandar.
Selain itu, DLH juga telah mendirikan 1.000 bank sampah. Dari jumlah itu, sebanyak 500 di antaranya telah berjalan.
Kepada Kadis Perhubungan Mario Said, Rijal menanyakan tentang masih maraknya praktik pak ogah serta terminal liar. Dalam penjelasannya, Mario menegaskan bahwa sebenarnya pihaknya memiliki batasan untuk menertibkan praktik liar seperti itu. Termasuk tindakan bagi mobil yang parkir di badan jalan.
”Kami hanya sebatas menggembok mobil yang melanggar. Sementara sanksi tilang ada di polisi. Begitu juga dengan penertiban Pak Ogah. Sudah seharusnya semua elemen turun tangan menertibkan dan mencarikan solusi terhadap keberadaan Pak Ogah ini. Soalnya, setelah ditangkap tidak tahu mau dibawa ke mana. Mereka punya perut dan butuh makan. Karena itu perlu solusi tepat dalam mengatasinya,” terangnya
Saat menanggapi penjelasan empat pimpinan OPD pemkot, Dirut BKM Mustawa Nur menjelaskan, ada ruang dan impian yang lebih baik di tahun 2020 mendatang. Sehingga perlu dibangun kolaborasi antara media dan pemerintah.
”Esensi pelayanan adalah apa yang mau diberikan. Hadirnya pelayanan karena adanya subyek dan objek yang melayani dan dilayani. Termasuk perlunya membangun komunikasi dalam mendorong partisipasi masyarakat,” kata Mustawa.
Ia lalu mencontohkan penanganan sampah, DLH sudah lebih intens menyampaikan ke publik. Termasuk soal kesehatan dan macet. Kunci dari semua ini adalah pemerintah, masyarakat, dan media.
Ketua KIP Sulsel Pahir Halim di awal tanggapannya, mengutip hasil survei dari sejumlah lembaga. Keluhan utama masyarakat ada pada sampah, keamanan, banjir, serta macet. ”Jadi siapa pun yang akan menjadi wali kota Makassar, harus bisa menghadapi permasalah itu,” tandasnya.
Pahir juga meminta agar akses informasi tidak lagi ditutup-tutupi, seperti saat era Orde Baru. Kala itu, banyak institusi yang sengaja tidak ingin memberikan informasi dengan dalih rahasia negara.
“Untuk saat ini, seiring dengan keterbukaan informasi, yang tidak bersedia memberikan informasi kepada publik bisa disengketakan,” tegasnya.
Terkait sanksi gembok mobil yang parkir di badan jalan, Pahir menegaskan bahwa untuk penegakan aturan secara tegas terlebih dahulu harus menyiapkan infrastruktur pendukung. ”Kalau mobil dilarang parkir di badan jalan, sediakan fasilitas di mana pemilik kendaraan bisa memarkir mobilnya. Sementara sekarang, sudah adakah lahan parkir yang disediakan?” ujarnya.
Ketua Ombudsman Makassar menyebut, pihaknya menerima 45 aduan selama tahun 2019 ini. Rerata mereka mengaku tidak mengetahui prosedur mengurus administrasi, seperti pengurusan KTP-el, surat salinan kematian, hitungan rawat jalan, hingga puskesmas yang tidak buka emergency 24 jam. (war)