Dukungan NA Kunci Menangkan Pilwali

MAKASSAR, BKM — Dukungan tokoh dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa dinafikan. Bahkan, figur seorang dekkeng akan menentukan menang tidaknya calon dalam pertarungan. Tak terkecuali di pilwali Makassar, September 2020 mendatang.
Pakar sosiologi politik dari Unhas Dr Sawedi Muhammad melihat, pilwali Makassar tidak bisa dilepaskan dari sosok Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah. Ia bahkan menyebut, arah dukungan NA bisa menjadi kunci kemenangan calon walikota.
Hal itu ditegaskan Sawedi ketika menjadi narasumber pada diskusi politik, Minggu (29/12). Ia disandingkan dengan pengamat politik dari Unhas Dr Jayadi Nas, dan Dr Arief Wicaksono dari Lembaga riset PT Pedoman Suara Indonesia (PSI). Diskusi mengusung tema; Bedah Arah Dukungan Gubernur di Pilwali 2020.
Sawedi Muhammad punya argumen, serta kalkulasi mengapa dukungan NA sangat menentukan dinamika pertarungan di Pilwali Makassar 23 September 2020. Ia menyebut, penjabat (pj) wali kota dan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan di Makassar merupakan orang-orang yang ditunjuk dan dikembalikan kekuasaannya oleh NA. “Para pejabat yang didukung oleh struktur birokrasi itulah yang akan menjadi pemenang,” ucap Sawedi.
Dijelaskan pula, mantan bupati Bantaeng dua periode itu juga memiliki jaringan relasi dan tim pemenangan yang masih solid. Mengingat pilgub baru setahun berlalu.
“Mesin pilgub masih panas, sehingga mesin-mesin politik Pak NA masih bergairah. Belum lagi bicara resources politik, seperti jaringan dan sumber-sumber donasi lainnya,” terangnya.
Olehnya itu, lanjut dia, bila calon wali kota tidak didukung oleh birokrasi dan segala perangkatnya, termasuk gubernur, maka dia akan kerja keras secara terus menerus. Kalaupun terpilih pasti tidak sinkron dengan program pemerintah provinsi. Dan itu mimpi buruk bagi semua orang.
“Dan saya kira Pak Gubernur tidak ingin membiarkan itu terjadi. Tidak mungkin gubernur mendukung calon yang tak bisa bersinergi dengan dirinya,” jelas Sawedi.
Sebagai bahan perbandingan, saat pilgub lalu, NA yang berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman meraih hampir 60 persen suara di Makassar. Jika pendukung NA diarahkan ke salah satu kandidat, maka peluangnya tentu sangat besar untuk terpilih.
Adapun dukungan dan kekuatan di pilwali 2018 lalu, yakni Munafri Arifuddin alias Appi yang menggandeng Andi Rachmatika Dewi alias Cicu sukses meraih dukungan 46,67 persen. Sementara kolom kosong yang didominasi pasangan Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto yang menggandeng Indira Mulyasari Paramastuty, serta didukung sejumlah bakal calon yang batal maju di kontestasi, mampu meraih 53,32 suara.
Pengamat politik dari Unhas Dr Jayadi Nas, tidak menampik bila dukungan tim dan relawan NA bisa mengarah ke salah satu pasangan calon nantinya. “Para tim dan relawan bisa saja memberikan dukungan. Tinggal tunggu perintah saja. Meski jangan berharap perintah itu datang langsung dari Pak Gubernur,” ujar mantan ketua KPU Sulsel ini.
Jayadi yang kini tercatat sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel, juga mengonfirmasi soliditas mesin pemenangan NA siap bergerak kapan saja. “Isyarat dari Pak Gubernur tentu untuk memenangkan calon-calon yang memiliki kualitas dan mampu bekerja sama dengan Pemprov Sulsel nantinya,” jelas Jayadi.
Menurut Jayadi, ada empat syarat yang pernah ditanamkan oleh setiap balon wali kota. Pertama, calon pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maknanya, nafsu berkuasa, nafsu ekonomi, nafsu membangun dinasti politik, bukan menjadi motif calon tersebut untuk maju calon wali kota.
Kedua, calon pemimpin yang bekerja dengan hati dan mampu menjawab dengan kerja dan karya nyata. Maknanya, telah terbukti mampu lolos dari segala cobaan, entah itu dalam dunia pemerintahan, di lingkungan keluarga, atau di perusahaan.
Ketiga, calon pemimpin yang mampu memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Maknanya, mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, calon pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan.
Dr Arief Wicaksono dari Lembaga riset PT PSI, mengemukakan mesin pemenangan NA dan jaringan birokrasi yang saat ini patuh terhadap gubernur, merupakan modal yang besar bagi seorang calon jika ingin keluar sebagai pemenang.
“Kalau ada calon yang didukung gubernur, maka yakinlah pemerintah pusat juga pasti mendukung. Apalagi seorang pj (penjabat wali kota)” jelas dekan Fisipol Universitas Bosowa ini.
Dari kajian PT PSI, dua kali melakukan riset menampilkan elektoral sejumlah balon wali kota dan wakil wali kota. Hasil riset tersebut menampilkan elektabilitas Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto anjlok dari 56,84 persen pada Agustus, menjadi 37,22 persen pada Desember 2019. Sementara semua calon penantang mengalami tren positif atau kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan.
“Elektabilitas Danny turun sebesar 19,62 persen, sementara penantang, seperti Munafri Arifuddin alias Appi naik sebesar 12,09 persen atau dari 18,31 persen menjadi 30,40 persen. Adapun Syamsu Rizal alias Deng Ical 6,88 persen, serta Irman Yasin Limpo alias None 1,32 persen dan Cicu 0,59 persen,” ujar Arief Wicaksono.
Menurut Arief, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab anjloknya tingkat elektoral Danny. Salah satunya adalah kebijakan mutasi yang dilakukan Danny jelang akhir masa jabatannya sebagai wali kota. Di mana semua ASN yang dipecat Danny dikembalikan ke jabatannya semula oleh Gubenur NA, berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, dukungan birokrasi sudah tidak lagi dipegang oleh Danny. Menurutnya, birokrasi pemerintahan Kota Makassar hari ini adalah orang-orang kecewa yang pernah dipecat Danny dan sedang menunggu sinyal dari Gubernur Sulsel NA dalam menentukan arah dukungan politik mereka di pilwali mendatang.
Di sisi lain, Danny kerap “nyinyir” terhadap kepemimpinan NA melalui media sosial dan media massa. Menurut Sawedi Muhammad, Danny tak ubahnya seperti bawahan yang tidak memahami etika politik pemerintahan dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap NA selalu atasan.
“Kenapa sih harus bermedia sosial jika hanya untuk menyampaikan ketidaksukaan dan ketidaksepahaman? Kenapa tidak langsung menghadap ke gubernur saja? Kalau bawahan tidak sepakat dengan atasan, kenapa harus teriak di pasar? Seorang pemimpin yang tidak memahami etika politik pemerintahan itu berbahaya! Karena cenderung akan menjadi arogan. Tidak mau mendengar saran dan kritik. Hanya dirinya sendiri yang dianggap benar,” pungkas Sawedi Muhammad yang diamini Jayadi Nas. (rif/rus)