HARI Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-74 diperingati bersamaan dengan Hari Jadi Luwu ke-752. Rakyat di empat kabupaten/kota se-Tana Luwu menjadikan momentum ini untuk memperbarui semangat pembangunan yang lebih maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Peringatan HPRL tahun ini mengusung tema; Akselerasi dan Sinergi di Tanah Luwu. Berikut ini kilas balik sejarah HPRL.
Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar Sulawesi mungkin tak banyak yang mengenal Andi Djemma, pahlawan nasional dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ia lahir di Palopo 15 Januari 1901, dan wafat di Makassar 23 Februari 1965. Andi Djemma adalah Datu (Raja) Luwu yang berjuang di wilayahnya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedatuan Luwu adalah kerajaan pertama di Sulsel yang menyatakan bergabung ke dalam NKRI begitu kemerdekaan dikumandangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh Hatta. Andi Djemma kemudian memimpin “Gerakan Soekarno Muda” dan mengomandani Perlawanan Semesta Rakyat Luwu pada 23 Januari 1946.
Ia memimpin rakyat Luwu untuk mengangkat senjata melawan tentara sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Perlawanan itu dibalas Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, dengan menjatuhkan bom di Kota Palopo. Namun, Andi Djemma bersama rakyatnya tidak gentar dengan serangan bom itu. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Bumi Sawerigading –julukan Tana Luwu– tidak rela dijajah kembali Belanda. Sehingga perang pun pecah di hampir semua wilayah Luwu.
Tanggal 23 Januari, ketika Andi Djemma menyerukan perlawanan terhadap sekutu, yang sekarang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta oleh masyarakat Luwu. Peringatan ini tentu tidak diharapkan hanya bermakna seremoni semata. Tetapi menjadi sebuah momentum baru untuk memperbaharui semangat pembangunan Tana Luwu yang lebih maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Perlawanan Terbesar
Di Sulawesi Selatan, Perlawanan Rakyat Luwu memang menjadi gerakan yang terbesar melawan penjajah. Dikisahkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 Kapten Sakata, seorang perwira tentara Jepang menyampaikan kabar kepada Andi Ahmad yang merupakan putra Andi Djemma, bahwa kemerdekaan RI telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta.
Atas informasi itu, Andi Ahmad langsung mengambil inisiatif menggelar pertemuan rahasia dengan tokoh pemuda progresif pendukung kemerdekaan, dan memprakarsai pembentukan wadah perjuangan “Soekarno Muda”. Sekaligus menyampaikan berita ini kepada Kepala Pemerintahan Kerajaan Luwu Paduka Andi Djemma Datu Luwu, untuk mengambil sikap.
Selanjutnya, semangat kemerdekaan merebak ke dada seluruh rakyat Luwu. Kabar kemerdekaan pun menyebar, mulai dari Kota Palopo sebagai pusat pemerintahan Kedatuan Luwu, sampai ke distrik-distrik atau kesatuan-kesatuan pergerakan di seluruh pelosok desa, kampung dan gunung-gunung. Meskipun badan-badan atau kelompok-kelompok perjuangan ini beraneka ragam, tetapi mempunyai tekad dan tujuan yang satu yakni, merdeka atau mati.
Kerajaan Luwu menyatakan berintegrasi masuk ke dalam NKRI. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Sri Paduka Datu Luwu pada masa itu Andi Djemma yang antara lain menyatakan; Kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
Perjuangan Rakyat Luwu dalam menentang penjajah mendapat pengakuan secara nasional, dan dikukuhkan dengan piagam penghargaan angkatan perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1951.
Kini, di masa kemerdekaan, rakyat tana Luwu bahu-membahu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraannya. Tak terkecuali masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
Bupati Luwu Timur Muhammad Thorig Husler, sangat mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat Luwu Timur di tengah keberagaman yang melingkupi. “Meskipun masyarakat Luwu Timur heterogen, terdiri dari berbagai suku dan keyakinan, namun menciptakan kedamaian dalam persatuan yang utuh, untuk menciptakan kemandirian sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan menuju Luwu Timur Terkemuka,” tandas Husler.
Dia mengingatkan, bahwa Hari Perjuangan Rakyat Luwu dalam konteks kekinian, hendaknya dimaknai sebagai suatu tugas bersama, tugas empat wilayah administratif di Tana Luwu, yakni Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
“Semuanya memiliki satu tekad, mengejawantahkan seluruh mimpi bersama, yaitu Tana Luwu menjadi pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan menuju peradaban yang lebih maju. Mimpi ini bukan sekadar mimpi biasa. Tana Luwu memiliki segala potensi besar, baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terlebih lagi sektor pertaniannya dan sejumlah sektor penting lainnya,” papar Bupati Husler.
Inilah saatnya, kata dia, Tana Luwu bukan lagi berjuang dengan menggunakan bambu runcing di tangan. Melainkan dengan potensi besarnya harus mampu menjadikan dirinya sebagai pilar di Timur Sulawesi Selatan.
“Ini momen besar kita untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Bukan saatnya lagi kita beradu otot. Tapi mari bersatu tekad, dengan ide desar, dengan potensi teknologi, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Tana Luwu, mari ciptakan suatu peradaban baru di Sulawesi Selatan. Peradaban yang membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh Masyarakat Tana Luwu,” tandasnya.
Teruslah Bermimpi
Bukanlah sebuah kemustahilan jika masyarakat Luwu bermimpi bila di Tana Luwu nantinya memiliki stasiun kereta api hingga bandara. Keberadaanya mampu mempersingkat jarak tempuh antarwilayah. “Jangan ragu untuk bermimpi. Kalau bermimpi itu jangan setengah-setengah. Mimpilan yang besar dan tekad yang besar untuk mewujudkannya, maka hal yang besar pula akan tercapai,” jelas Thoriq.
Sebagai bentuk komitmen Wija To Luwu, Empat pemerintah daerah kini telah membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Tana Luwu (BKP-TL). Diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman beberapa waktu lalu oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir, Bupati Luwu H Andi Mudzakkar, Bupati Luwu Utara H Arifin Djunaedi, dan Bupati Luwu Timur H Andi Hatta Marakarma. Penandatanganan MoU itu disaksikan langsung Sri Paduka Datu Luwu H Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, para ketua DPRD se-Tana Luwu, sekda, Bappeda, Dinas Pendapatan, dan kepala Bagian Organisasi, dan Kabag Hukum se-Tana Luwu.
Dengan dibentuknya BKP-TL, maka diharapkan pembangunan di Tana Luwu akan semakin berkembang dan kondusifitas tetap tejaga. Masyarakat Luwu juga diharapkan dapat menjaga kebersamaan dalam hubungan yang lebih erat, serta mampu menghindari hal-hal yang bisa merusak kekompakan yang berpotensi menghambat pembangunan untuk kesejahteraan bersama. (*)
