Kerugian PT Jamkrida Diusut

MAKASSAR, BKM — Kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Daerah PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel mulai diusut penyebabnya oleh intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).
Pengusutan penyebab kerugian PT Jamkrida dilakukan dengan menurunkan tim guna melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan aliran hingga laporan pertanggungjawaban di PT Jamkrida. Hal itu pun yang dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar.
Menurutnya, informasi dari beberapa media yang masuk berkaitan kerugian PT Jamkrida membuat tim-tim intelijen harus bergerak. Walhasil, temuan yang ada tim menemukan kalau PT Jamkrida mengalami rugi. Tidak pernah menyetorkan deviden kepada pemerintah provinsi selama didirikan pada tahun 2016 silam.
”Tidak ada deviden. Itu kan karena kata mereka Jamkrida rugi dan terus naik biaya operasional dari tahun ke tahun. Nah, kerugian itu apakah disebabkan miss komunikasi kesalahan pengelolaan atau ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam pengeloaan itu. Nantinya itu yang ingin diusut,” tegasnya.
Adapun keterangan yang diperoleh Firdaus dari intelijen, dalam keterangan menyebut bahwa kerugian di Jamkrida diakibatkan karena hasil yang diperoleh dari jasa penjaminan kredit terhitung sejak Januari 2017 hingga saat ini belum dapat menutupi biaya operasional perusahaan serta biaya-biaya klaim.
Selain itu, ada juga tunggakan kredit pada tujuh orang yang tercatat di Bank Sulselbar Sidrap, juga menjadi alasan Jamkrida belum bisa memberikan kontribusi ke PAD. ”Semua akan diteliti intelijen untuk memperterang penyebab kerugian Jamkrida,” tambahnya.
Sementara itu, pegiat anti korupsi mendukung langkah yang diambil Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk melakukan pengusutan di perusahaan milik daerah itu.
Direktur Lembaga Anti Korupsi (Laksus), Muhammad Ansar, mengatakan, ada keanehan dalam pengelolaan Jamkrida ini. Keanehan itu ada pada kalkulasi biaya operasional yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.
”Logikanya begini, katanya rugi. Tapi kenapa biaya operasionalnya terus meningkat. Ini kan aneh,” katanya. (arf/mir)