Legislator Finalisasi Ranperda Perseroda

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Sulsel melalui panitia khusus telah menggelar rapat finalisasi pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang bentuk hukum perusahaan daerah (Perseroda).
Rapat pembahasan perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Sulsel menjadi perseroda, belangsung di Lt 5 Gedung Tower DPRD Sulsel, Rabu (12/2).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Perusda Sulsel serta para pimpinan dan anggota pansus perseroda.
Ketua Pansus Ranperda Perseroda, Fachruddin Rangga, mengatakan, finalisasi produk hukum perda ini telah melewati beberapa tahapan sehingga sudah layak disahkan melalui penetapan.
“Dasar finalisasi melalui fase-fase presentasi, konsultasi Kemendagri. Semua dilewati dan terpenuhi. Maka kita sahkan hari ini m(kemarin-red),” ujarnya.
Rangga yang juga legislator Partai Golkar Sulsel ini menambahkan, selamai ini ada hal yang menjadi kendala, seperti audit internal pemprov dan syarat lainya sehingga butuh waktu panjang untuk difinaliasi.
“Selanjutnya akan disampaikan ke pembahasan tingkat fraksi dan pimpinan dewan. Kemudian diparipurnakan,” jelasnya.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel, Taufik Fachruddin, mengaku akan menindakilanjut masukan dan saran melalui finalisasi produk perseroda dari dewan.
“Masukan dan saran akan kami terima serta ditindaklanjuti. Kami akan melakukan hal terbaik ke depan. Soal komposisi nanti pak gubernur akan berkoordinasi ke dewan untuk penyusunan jajaran direksi agar pengelolaan perusda lebih baik,” tuturnya.
Sedangkan terkait hasil taksasi, Taufiq menuturkan, nilai taksasi dimunculkan dari 11 item sekitar Rp20miliar lebih. Sedangkan hak yang masih menjadi kendala untuk taksasi di perusda adalah Plaza Latanete yang berada pada jalan Sungai Saddang No 15 Makassar. Diakui banyak hasil yang diselewengkan oleh pihak tertentu.
“Kami laporlan sesuai hasil audit perusda sudah selesai, 2017 sampai 2019. Nilai taksasi dimunculkan. Dari 11 item sekitar Rp20 M. Hanya saja, minus Plaza Latanete tak maksimal. Karena nilai ini masih ada hak tak sesuai,” katanya.(rif)