Pemkot-ADB akan Tuntaskan Kawasan Kumuh

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) berkomitmen untuk bersatu berantas kawasan kumuh di Kota Makassar. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan kota ini layak huni.
Melalui program Neighborhood Upgrading and Sector Project Phase (NUSP), ADB membantu Pemerintah Kota Makassar menuntaskan kemiskinan masyarakat dengan memberikan bantuan hibah untuk memperbaiki infrastruktur kota.
Program yang sudah digulirkan sejak 2015 silam ini, kembali di lanjutkan di tahun 2019 kemarin dan kelurahan Batua kecamatan Manggala menjadi titik percontohan untuk kelurahan lainnya yang juga mendapatkan bantuan dari ADB.
Bertempat di Jalan Swadaya Mas RT 05 RW 03, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengunjungi langsung lokasi NUSP, Senin (2/3). Di tempat ini di lakukan peninjauan area dimana lokasi ini sebelumnya rawan banjir namun dengan adanya bantuan ADB, kawasan ini sangat jauh lebih tertata dan akses jalannya juga sudah bagus sehingga tidak lagi banjir.
Skrening, Ketua RT 05 yang juga selaku ketua KPP Swadaya Perdana Batua menuturkan bagaimana lingkungannya yang tadinya sangat kumuh bahkan tidak di lirik kini bernilai ekonomis.
“Dengan adanya bantuan ADB di Kelurahan Batua ini, sangat membantu warga untuk memperbaiki taraf hidup. Wilayah di Jalan Swadaya ini awalnya di kucilkan karena kondisinya yang memprihatinkan namun karena ADB kami dapat berbenah dan dapat di lihat kondisi infrastruktur saat ini yang jauh lebih baik dan bernilai jual tinggi,” ungkapnya.
Kehadiran ADB di Makassar diharapkan Penjabat wali Kota Makassar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Seperti yang di ketahui saat ini Makassar memiliki 523 hektare kawasan kumuh dan dengan masuknya ADB semoga bisa menuntaskan persoalan ini sesuai target.
“Alhamdulillah berkat bantuan ADB saat ini sudah ada beberapa kelurahan yang mendapatkan bantuan. Sementara berbenah menjadikan kota layak huni sesuai target kita. Ya semoga masyarakat dapat membantu dengan menjaga yang sudah di perbaiki agar kesan kumuhnya bisa di hilangkan”,harap Iqbal.
Di tambahkannya, saat ini laju perbaikan kawasan kumuh hingga tahun 2019 sudah terealisasi 60 persen dari luas kawasan 740,10 HA di tahun 2014 silam. Olehnya itu Iqbal mengatakan program ini sangat membantu warga dan pemerintah.
“Progress yang cukup signifikan dan begitu di rasakan manfaatnya oleh pemerintah dan juga warga Makassar. Dukungan pembiayaan ADB melalui kementrian PUPR menjadi stimulan yang akan di aplikasikan juga oleh Pemkot melalui berbagai dana pembiayaan,salah satunya yakni APBD”,tambahnya.
Sementara itu, Mr Masatsugu Asakawa, Presiden ADB yang juga menjadi Penasehat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Jepang ini mengaku bahagia atas sambutan yang diberikan masyarakat setempat dan berharap program ini bisa berkelanjutan agar masyarakat dapat hidup layak dan belajar bersih.
“Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Saya bahagia berada di sini. Semoga masyarakat di sini bisa hidup bersih dan menjaga lingkungan agar tidak kumuh lagi”,tuturnya.
Usai berkeliling melihat kondisi infrastruktur di Jalan Swadaya Mas, rombongan selanjutnya bergeser ke Jalan Inspeksi Kanal RT 01 RW 01 masih di wilayah Kelurahan Batua Kecamatan Manggala untuk meninjau lokasi RISE.
Di tempat ini, Pj Wali Kota Makassar dan juga Presiden ADB beserta rombongan mengecek langsung perbaikan yang sudah di lakukan seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan serta rumah warga yang layak untuk di huni.
Dari total 11 unit rumah yang di targetkan akan diperbaiki saat ini sudah 8 unit yang telah di perbaiki oleh ADB dan siang tadi secara resmi di lounching Pj Wali Kota Makassar bersama Presiden ADB.
Terpisah, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga menerima kunjungan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, kemarin.
Selain rusun, kebutuhan pokok masyarakat terutama yang berada di 330 pulau se-Sulsel ini adalah sarana air bersih. Poin kedua pembahasan Pemprov Sulsel dengan ADB, bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat pulau-pulau.
Selain untuk kebutuhan masyarakat pulau-pulau, Nurdin Abdullah juga memikirkan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) untuk masyarakat daratan yang dianggap kesulitan air bersih.
Listrik juga menjadi persoalan yang belum tuntas. Masih untuk masyarakat pulau-pulau se-Sulsel. Dengan jejaring yang kuat, Nurdin Abdullah sangat yakin kebutuhan pokok masyarakat pulau-pulau akan segera dipenuhi, termasuk bagaimana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Setelah kebutuhan air bersih dan listrik, Pemprov Sulsel melanjutkan pembahasan mengenai proyek strategis lain. Seperti jalan tol Maros, Makassar, Gowa dan Takalar (Mamminasata). Proyek ini akan menjadi ikon baru di Kota Makassar.
Hadir pada pertemuan tersebut, Uce Presiden For Krawledge Management, Bambang Susantono, Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan seluruh rombongan lainnya.(rhm-nug).