MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada seluruh masyarakat penerima yang telah ditentukan Dinas Sosial Sulsel, atas instruksi Kementerian Sosial.
Menindaklanjuti intruksi Kemensos dan berdasarkan data penerima dari Dinas Sosial Sulsel, Kepala Regional X Sulawesi dan Maluku PT Pos Indonesia Ronald Siahaan, melaporkan kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, pembagian BLT tersebut sudah dimulai, berdasarkan instruksi presiden.
“Sebenarnya mulai hari ini (Rabu, 6 Mei 2020) tapi baru di Kota Pangkep, Kecamatan Minasatene, sebanyak 1.705 paket. Nanti mulai ramai itu di hari Jumat,” kata Ronald Siahaan.
Menurut Ronald Siahaan, PT Pos Indonesia Regional X mengerahkan karyawannya dalam menyalurkan bantuan di tengah pendemi covid-19 ini.
“Kalau kami menggerakkan seluruh sumber daya yang ada, 90 persen pekerja kami dikerahkan untuk menyalurkan ini. Hanya 10 persen yang bertahan di kantor. Karena ini adalah instruksi presiden, harus segera diterima oleh warga. Kita pun usahakan ini dalam tempo sesingkat-singkatnya,” jelasnya.
Untuk waktu pembagian, kata Ronald Siahaan, sudah ditentukan. Wilayah perkotaan dipatok tujuh hari sudah selesai. Sementara untuk wilayah yang dianggap susah untuk diakses, diberikan kelonggaran hingga 21 hari.
“Kalau di wilayah perkotaan kita diberikan waktu tujuh hari. Tapi wilayah-wilayah daerah terpencil dan pulau-pulau itu 21 hari. Kami dikasih waktu seperti itu oleh Kemensos,” ungkapnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat, paket dan layanan jasa keuangan, tentunya akan menjalankan apa yang menjadi amanah Kemensos dan Pemprov Sulsel.
“Untuk penyaluran bantuan sosial tunai ini kan merupakan amanah dari Kementerian Sosial kepada PT Pos Indonesia. Tentunya di dalam penyaluran ini sesuai dengan fungsi dan peranan PT Pos,” ujarnya.
Untuk metode penyaluran pun, PT Pos Indonesia membagi menjadi tiga. Pertama, mendatangi langsung penerima bantuan, kedua memanggil penerima di kantor pos terdekat, ketiga disalurkan melalui komunitas.
Untuk tetap menjaga kesehatan saat pendemi covid-19 ini, PT Pos Indonesia juga menyediakan APD lengkap untuk seluruh karyawan yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut.
“Semua kami sediakan seragam APD, termasuk hand sanitizer. Sarung tangan juga harus disiapkan semua oleh perusahaan,” pungkasnya.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengaku kerja sama dan koordinasi yang baik diyakininya akan meringankan pekerjaan masing-masing. Ia sangat bersyukur dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia yang menggerakkan 90 persen karyawannya untuk menyalurkan bantuan di tengah pendemi covid-19 ini.
“Saya sangat bersyukur, inilah yang kita sebutkan kolaborasi. Jadi Sulsel ini merasa terbantu sekali dengan donasi berbagai pihak dari organisasi kemasyarakatan, dari BUMD, BUMN,” tutupnya.
Aplikasi Berbasis Web
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan aplikasi berbasis web yang memuat berbagai jenis data yang berhubungan dengan percepatan penanganan covid-19 di 24 kabupaten/kota.
Dalam rapat koordinasi Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 Melalui Mekanisme Prosedur Pencatatan Pelaporan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Arman Sahri menjelaskan bahwa aplikasi ini bertujuan menyajikan data yang akurat, akuntabel, dan real time dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19 dari seluruh daerah di Sulsel.
“Terutama terkait dengan aktifitas yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pengadaan alat dan material kesehatan, dan terkait bantuan sosial. Kita memerlukan satu data yang akurat dan terpusat dari seluruh stakeholder yang terkait dengan gugus tugas,” jelas Arman.
Arman menyebutkan, aplikasi ini nantinya akan memuat data yang dapat langsung diakses oleh masyarakat terkait dengan jumlah anggaran dan penyerapan penanganan covid-19. Termasuk jenis dan besaran bantuan kesehatan yang telah terdistribusi, maupun yang masih tersimpan di gudang. Begitu pun bantuan jaring pengaman sosial di masyarakat, hingga pada layanan pelaporan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi saat ini.
“Seluruh stakeholder, mulai dari Dinas Sosial daerah dan provinsi, Dinas Kesehatan, Biro Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, APIP, TNI-Polri dan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsung dengan gugus tugas di lapangan,” jelas Arman.
Selain itu, lanjutnya, data yang ditampilkan pada web aplikasi ini disajikan dengan sederhana, komunikatif dan efisien, sehingga mudah dipahami bagi pihak yang membutuhkan informasi lengkap.
Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat, menjelaskan aplikasi yang ditawarkan oleh BPKP Sulsel untuk mendukung efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penanganan covid-19. Karena semua data pengadaan barang bantuan dan pengadaan dihimpun dalam satu aplikasi yang bisa diakses oleh semua pihak, masyarakat maupun perusahaan yang memberikan bantuan bisa tahu bahwa bantuannya sudah masuk dan sudah disalurkan.
Langkah selanjutnya, dikatakannya, akan dilaksanakan pelatihan bagi operator dari seluruh OPD dan stakeholder yang terkait dengan gugus penanganan covid-19.
”Tanggal 8 Mei akan dilaksanakan pelatihan bagi operator dilanjutkan dengan pelatihan bagi kabupaten kota pada tanggal 11 Mei mendatang,” tutupnya. (nug)
