Tiga OPD Pemprov Dikucur DAK Rp25 M

MAKASSAR, BKM — Ini kabar baik di tengah pandemi covid-19. Tiga komponen organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat tambahan dana alokasi khusus (DAK) fisik cadangan sebesar Rp25 miliar. DAK tersebut diperuntukan pada bidang irigasi, perikanan dan pariwisata.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel Junaedi, mengatakan pada masa pandemi covid-19 pemerintah pusat telah menghentikan transfer DAK ke daerah. Alasannya, anggaran negara difokuskan untuk menangani masalah pandemi, khusunya di bidang kesehatan. Pengurangaan atau penghentian transfer DAK tersebut dikecualikan untuk bidang kesehatan dan pendidikan.
Namun seiring berjalannya waktu, mengingat virus corona masih mewabah, dampaknya juga berimplikasi ke berbagai sektor, khususnya perekonomian. Karena itu pemerintah melihat bahwa harus ada intervensi kebijakan untuk mencegah semakin melemahnya ekonomi.
“Maksudnya bagaimana pemerintah mengembalikan kegiatan fisik, yang tentunya diharapkan banyak membuka lapangan kerja,” ucap Junaedi, kemarin.
Junaedi membeberkan, sudah ada peraturan presiden yang terbit terkait pengembalian dana transfer daerah. Meski baru tiga komponen yang dikembalikan, secepatnya DAK OPD lain juga akan kembali.
“Sudah ada terbit Perpers No 73 tahun 2020. Beberapa di antaranya untuk Sulsel. Alhamdulilah untuk beberapa komponen DAK, khususnya perikanan kelautan, pariwisata, pengairan itu dikembalikan walaupun belum semuanya. Tapi secara bertahap semua DAK yang ditarik pemerintah pusat akan dikembalikan nanti,” tuturnya.
Sebagainan diketahui, Sulsel mendapat jatah DAK 2020 sebanyak Rp446 miliar. Dana ini dialokasikan di antaranya untuk bidang pendidikan sebesar Rp191 miliar, bidang kesehatan dan KB Rp69 miliar, bidang sosial Rp10 miliar, jalan Rp97 miliar, lingkungan hidup dan kehutanan Rp21 miliar, bidang irigasi Rp21 miliar, bidang pertanian Rp18 miliar, serta bidang kelautan dan perikanan Rp13 miliar. Bidang pariwisata Rp3 miliar.
Terkait realisasinya, kata Junaedi, kurang lebih Rp200 miliar. Sejak Desember lalu, penyusunan APBD sudah diwanti-wanti agar dilakukan lelang dini. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh masing-masing OPD melalui percepatan penyusunan perencanaan.
“Sebelum pandemi covid-19 di bulan Maret beberapa kegiatan bersumber dari DAK sedang berkontrak. Kebijakan pemotongan DAK dikecualikan untuk yang berkontrak. Ada juga kegiatan sudah diumumkan tapi oleh pemerintah pusat tidak diakui,” ungkapnya.
“Kita tetap jalankan dengan asumsi kalau pemerintah tidak mengembalikan DAK tersebut, kita gunakan APBD. Itu sejalan dengan surat edaran bersama kepala LKPP dan Mendagri,” sambungnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Andi Ardin Tjatjo mengatakan, DAK dari pemerintah pusat sebanyak Rp27 miliar dihapus karena adanya pandemi. Padahal DAK tersebut diperuntukan bagi renovasi, laboratorium, dan keperluan-keperluan di lapangan.
Salah satu program yang bisa terlaksana di pidang pertanian pada tahun ini ialah pembangunan pabrik benih jagung yang sudah akan ditender pekan ini. Anggarannya sebanyak Rp80 miliar APBD. Dengan begitu proyek ini diharapkan bisa meningkatkan serapan anggaran di Dinas Pertanian. (nug)