MAKASSAR, BKM — Ribuan calon siswa baru gagal masuk sekolah negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan kuota kursi di sekolah negeri yang tidak mampu menampung banyaknya calon anak didik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Amelia Malik menyebut, ada 9.000 lebih calon siswa yang tidak tertampung di SMP negeri. Pihaknya tetap mengupayakan agar mereka yang telah gagal seleksi kembali mendapatkan kesempatan.
Caranya, dengan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk penambahan kursi dalam setiap kelas. Hal itu perlu dilakukan karena ada aturan di dapodik yang menentukan jumlah maksimal kursi per rombongan belajar.
“Ini menjadi perhatian kita. Ada 9.000 yang tidak tertampung di SMP negeri. Kita akan mengusulkan ke dirjen untuk bisa menambah setiap kelasnya. Dari 32 menjadi 36 seperti tahun kemarin,” ujar Amelia, kemarin.
“Kami laporkan dan Pak Wali sudah tanda tangan usulan itu. Selanjutnya akan kita ajukan ke Kemendikbud,” tambahnya.
Bukan hanya tingkat SMP, Disdik Kota Makassar juga mengajukan penambahan kuota untuk SD. Yang tadinya hanya 28 murid setiap kelas, menjadi 32 orang.
Solusi lain yang ditawarkan Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu memberikan subsidi kepada siswa yang gagal lolos PPDB. Namun mereka akan dimasukan ke sekolah swasta.
Menurut Amelia, banyak orang tua siswa yang enggan memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena faktor biaya. Skema pembiayaan untuk mensubsidi para siswa di sekolah swasta tengah disiapkan. Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan.
Diketahui, jumlah pendaftar untuk PPDB jalur zonasi di tingkat SD di Kota Makassr mencapai 27.919 orang. Sementara tingkat SMP, pendaftar sebanyak 21.836 orang.
Untuk jangka panjang, dalam mengakomodir calon siswa baru dalam proses PPDB sistem zonasi, Pemkot Makassar kembali akan melakukan regrouping sejumlah SD untuk menjadi SMP negeri.
Amalia mengatakan, pihaknya sementara melakukan survei ke seluruh kecamatan untuk mengetahui di mana saja butuh sekolah baru.
“Untuk sementara, kita akan mendirikan SMP baru di tujuh titik. Seperti di Untia, Makassar, dan Panakkukang. Itu harus kita lakukan agar lebih banyak lagi menampung lulusan Sekolah Dasar sesuai dengan zonasinya,” jelasnya.
Sekolah baru itu nantinya merupakan hasil penggabungan atau regrouping sekolah SD dan SMP. Dihadirkan berdasarkan kebutuhan maupun ketersediaan SMP di setiap wilayah dalam kota Makassar.
Untuk tahap awal, kata dia, di Untia ada lima SD yang akan diregrouping menjadi dua SD. Sementara tiga SD akan dijadikan satu SMP negeri.
Terkait anggaran, Amelia mengatakan tidak butuh biaya yang besar. Karena gedung, sarana, dan fasilitasnya sudah disiapkan.
“Soal anggaran, tidak pakeji dulu, karena adaji kelasnya. Tinggal digabung saja,” tandasnya.
Bangun Gedung
Anggota DPRD Kota Makassar mengingatkan pemkot untuk segera memproses pembangunan SMP di tahun anggaran 2020. Hal tersebut telah ditekankan ke Dinas Pendidikan untuk segera memproses pembangunan gedung sekolah di beberapa kecamatan.
“Sudah dibangun itu saya lihat. Ada tiga kalau laporannya Disdik. Anggarannya sebenarnya sudah ada, cuma kan tidak bisa 10-nya dikerjakan. Karena anggaran daerah direfocusing ke penanganan covid-19,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli di gedung dewan, Selasa (21/7).
Lgislator Fraksi PPP ini berharap agar secepatnya perencanaan penambahan RKB untuk 10 SMP baru segera direalisasikan. “Semoga saja segera diselesaikan sehingga bisa digunakan peserta didik baru tahun ini. Untuk yang belum dibangun gedung barunya, semoga saja sudah bisa di tahun 2021 bisa diwujudkan. Bertahap, karena melihat kemampuan dana daerah kita yang terbatas,” ujarnya.
Saat ini, katanya, Pemkot Makassar terus melakukan refocusing anggaran di tengah pandemi covid-19. Akibatnya, tidak sedikit rencana pembangunan fisik disetop. Anggarannya dialihkan untuk penanggulangan covid.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Nurul Hidayah juga mendorong secepatnya pembangunan gedung baru 10 SMP hasil regrouping. Rencananya RKB akan dibangun dengan jumlah yang berbeda di setiap sekolah. Bergantung kebutuhan masing-masing sekolah.
“Sementara diajukan untuk segera direalisasikan pembangunanya, tahun ini. Saya lihat ini di pokok (APBD) memang anggarannya. Namun bertahap pembangunannya, karena kita perlu lihat juga kondisi keuangana daerah kita. Tapi Insyallah tahun ini sudah ada pembangunan,” tandasnya. (rhm-ita)
