TK dan Sekolah Swasta Juga Harus Diberi Kuota Internet

MAKASSAR, BKM — Pandemi covid-19 yang sedang melanda berbagai sendi kehidupan, membuat masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk melawan dan memutus mata rantai penyebaran serta penularannya. Salah satunya pada bidang pendidikan, terkhusus proses belajar mengajar.
Jika dalam suasana normal dilakukan dengan tatap muka, namun selama pandemi, sejak Maret 2020, proses belajar mengajar dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring). Tentunya banyak tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) tersebut. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah persoalan kuota.
Pemerintah sudah menjawab kebutuhan itu dengan menyalurkan subsidi kuota internet kepada pelajar dan mahasiswa berbagai tingkatan yang hingga saat ini masih berproses. Murid dan pelajar di Kota Makassar tentu saja menjadi salah satu yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Guna mengetahui seperti apa progress program pembagian kuota belajar tersebut, dalam sesi diskusi Membahas Problematikan Kota Kita (Mempoki) ri BKM yang dilaksanakan Harian Berita Kota Makassar, Kamis (17/9) secara daring, sejumlah narasumber dihadirkan.
Dipandu Wakil Pemimpin Redaksi Harian Berita Kota Makassar Warta Shally Hidayat, kegiatan ini melibatkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Andi Irwan Bangsawan, anggota DPRD Makassar dari Komisi D Hamzah Hamid, Wakil Ketua PGRI Makassar Parenrengi, dan sejumlah kepala sekolah, baik SD maupun SMP di kota ini.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar Andi Irwan Bangsawan, menjelaskan pembagian kuota internet untuk belajar tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk siswa SD dan SMP, akan diberikan kuota sebesar 35 GB setiap bulan, dan berlangsung selama empat bulan. Sementara untuk guru, diberikan kuota 42 GB setiap bulan, juga selama empat bulan.
“Program ini dilakukan pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu dilakukan pendataan nomor telepon bagi calon penerima manfaat yang mengacu pada dapodik di sekolah masing-masing,” ungkap Irwan.
Penyaluran kuota belajar tersebut rencananya akan diluncurkan secara resmi di bulan September ini. Namun, kapan waktunya, kata Irwan, masih menunggu pemutakhiran data yang lebih valid di lapangan.
Birokrat yang juga menjabat kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar itu mengatakan, data yang ada di Disdik Makassar, jumlah peserta didik dari tingkatan TK hingga SMP sebanyak 224.660 orang. Sementara yang akan menerima manfaat kuota internet belajar sekitar 201 ribuan.
Sebelumnya, kata dia, melalui CSR Telkomsel, juga dibagikan kuota internet sebesar 10 GB untuk peserta didik. Namun masih terbatas dan tidak bisa mengcover seluruh peserta didik yang ada. “Sekarang dalam proses penyaluran,” tambahnya.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Hamzah Hamid, mengatakan sebagai lembaga wakil rakyat, pihaknya siap untuk mengawal dan mengawasi penyaluran kuota belajar tersebut.
Namun yang menjadi catatan dan usulannya, bukan hanya SD dan SMP, peserta didik jenjang TK dan sekolah-sekolah swasta juga perlu diperhatikan dan diberikan subsidi kuota. Karena mereka juga melaksanakan proses belajar secara daring.
“TK juga harus mendapat perhatian. Termasuk sekolah swasta. Jangan sampai hanya sekolah negeri yang diprioritaskan,” ungkapnya.
Kepada Dinas Pendidikan yang diberikan amanah untuk menyalurkan bantuan tersebut, dia menekankan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara maksimal dan sesuai prosedur agar bantuan bisa tepat sasaran.
Yang juga menjadi catatan wakil rakyat ini, hendaknya pemerintah juga peka terhadap persoalan lain yang dihadapi peserta didik. Terutama dari kalangan tidak mampu. Karena banyak di antara mereka yang tidak memiliki gawai sebagai media belajar. Percuma diberikan kuota kalau tidak ada handphone.
“Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, seorang buruh harian, anaknya tiga atau empat belajar online. Tentunya ini akan jadi beban bagi mereka,” tambahnya.
Ketua PGRI Kota Makassar Parenrengi, mengapresiasi kehadiran pemerintah dalam memecahkan salah satu persoalan sistem belajar daring. Namun perlu diingat, kata dia, bukan cuma itu yang menjadi masalah. Tapi juga persoalan jaringan karena ada lokasi-lokasi yang tidak tersentuh hotspot provider.
Selain itu, PJJ yang dilaksanakan saat ini butuh strategi berbeda dalam menghadapi anak didik. Sehingga dia berharap ada pelatihan yang diberikan kepada guru tentang PJJ. Bukan sekadar melakukan proses belajar mengajar.
Ketua MKKS SMP se-Kota Makassar yang juga Kepala Sekolah SMPN 7 Nasir, mengatakan pihaknya terlibat dalam pembagian kuota dari Telkomsel Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar . Mulai dari SMPN 1 hingga SMPN 55, sudah dibagikan kuota ke peserta didik masing-masing sebesar 10 GB.
Terkait validasi nomor telepon yang akan diberikan kuota, kata Nasir, ditemukan kendala ada yang nomornya masuk dalam masa tenggang dan ada yang sudah tidak aktif. Sehingga solusinya, menggunakan nomor telepon baru berdasarkan nomor kuota yang dibagikan.
Kepala SDN Borong untuk level SD Hendrianti, menjelaskan untuk proses validasi, hingga saat ini kondisi di lapangan, belum terinput secara keseluruhan. Alasannya, karena durasi waktu yang dibutuhkan untuk menginput cukup lama, sekitar 10-15 menit setiap siswa. ”Bayangkan bila satu sekolah siswanya sekitar 200-an lebih,” tuturnya.
Kata dia, dari ratusan siswa yang ada ada di sekolahnya, yang terinput hingga saat ini baru 72 peserta didik. Beruntung masa penginputan diperpanjang hingga 25 September.
“Yang setengah mati itu operator sekolah kasihan. Kami prihatin dengan kondisinya. Kelopak matanya sudah ada yang kelihatan hitam hitam. Untuk karena mereka begadang menjaga loadingnya penginputan. Ini mohon jadi perhatian Disdik. Sudah tidak berimbang antara kewajiban dan hak,” tandas Hendriati. (rhm)