Rudy tak Ingin Gegabah Beri Sanksi ASN

MAKASSAR, BKM — Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat atau rekomendasi dari pusat (Kemendagri maupun KASN) terkait pemberian sanksi bagi ASN Pemkot Makassar yang melanggar netralitas.
“Tadi pagi (kemarin) saya sudah minta dicek. Belum ada. Belum pernah diperhadapkan kepada saya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/11).
Yang pasti, kata Rudy, ada teguran atau tidak dari Kemendagri, jika ada ASN yang melanggar netralitas, pasti akan diberikan sanksi.
Namun, lanjut dia, pihaknya juga tidak boleh langsung menuduh dan memberi sanksi hanya karena mendengar laporan sepihak atau tidak jelas asal usulnya.
“Kasihan, orang juga punya keluarga, punya anak. Harus betul-betul faktual dan ada bukti baru kita bisa melakukan tindakan,” jelasnya.
Pelanggaran netralitas harus disertai bukti akurat, barulah ASN yang bersangkutan dievaluasi. Dan jika memang terbukti melanggar, baru akan diberikan sanksi.
“Jadi kita tidak bisa gegabah menjatuhkan sanksi hanya karena mendengar informasi tidak jelas,” terangnya.
Terkait adanya teguran dari KASN perihal sorotan terhadap netralitas ASN, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Basri Rakhman, mengaku pihaknya belum bisa berkomentar banyak.
Alasannya, kata dia, hingga saat ini ia belum menerima fisik surat dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kita belum bisa bersikap dan berkomentar, karena fisik dari surat itu belum sampai ke kita. Kita belum terima,” ungkap Basri.
Dia melanjutkan, jika memang surat tersebut sudah ada, pihaknya akan langsung merespon dan menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang dianggap penting sesuai yang diperintahkan.
“Pasti akan kami respon dan tindak lanjuti jika memang surat tersebut ada dan sampai ke kami. Surat belum kita lihat. Nanti kita akan bersikap dan tindak lanjuti kalau memang rekomendasi dari KASN sudah kami terima. Kalau belum kita terima, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak, kalau memang ada, Pak Wali harus lihat,” tandasnya. (rhm)