PSU Bisa Jadi Penentu Kemenangan

MAKASSAR, BKM — Hasil pemilihan wali kota (pilwali) Makassar dan pemilihan bupati (pilbup) di 11 daerah di kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan pada 9 Desember mendatang bisa saja berubah, lantaran masih akan ada pemilihan suara ulang (PSU). Raihan suara yang dimenangkan satu pasangan calon bisa saja terkoreksi dengan hasil dari PSU yang menyusul dilakukan penyelenggara berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18, khususnya PKPU nomor 19 tahun 20120. Dalam PKPU nomor 19 Pasal 60 ayat (1) disebutkan bila saksi atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih rekapitulasi hasil PSU di tingkat kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam ayat (2) mekanisme pengajuan keberatan dalam rekapitulasi PSU di tingkat kabupaten/kota berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada rekapitulasi PSU. “Memang belum saatnya PSU dilakukan. Tapi petunjuknya ada di PKPU tungsura (penghitungan suara),” ujar komisioner KPU Provinsi Sulsel Uslimin, Selasa (1/12).
Mutatis mutandis adalah azas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan peraturan kepala, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahn prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.
Komisioner KPU Makassar Endang Sari, juga telah mempersiapkan untuk PSU seperti tahun-tahun sebelumnya. Melakukan PSU karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga KPU menunjuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di beberapa tempat di Kota makassar.
“Untuk PSU kami siapkan ada 2.000 lembar kertas suara. Ada labelnya di surat suara. KPPS-nya juga kami ada untuk satu hari saja. Makanya, untuk antisipasinya kami lakukan di bimtek dengan KPSS untuk lebih selektif, lebih ketat dalam menerapkan aturan utamanya protokol kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, KPU Makassar tengah menyiapkan tahapan penyaluran kotak dan kertas suara untuk daerah kepulauan pada musim hujan ini. Termasuk akan menerapkan perlindungan ekstra agar kertas suara dan logistik lain terlindungi tengah musim hujan, terlebih lagi untuk pulau-pulau di Makassar.
Menurut Endang Sari, antisipasi pengiriman logistik di musim hujan sudah dilakukan secara ketat dan aman, baik di pulau dan di dalam kota sehingga tidak ada kekhawatiran.
“Aman dan ketat itu sudah kami pikirkan untuk penyaluran di pulau. Jadi supaya tidak kena air, kapal yang muat juga harus tertutup dan kita masukkan dalam boks. Teman-teman yang bawa juga sudah kami koordinasikan untuk memperhatikan cuaca. Logistik tidak dikirim kalau hujan. Ini untuk menghindari cuaca buruk,” terangnya, Selasa (1/12).
Seperti diketahui, pada pemilu legislatif (pileg) 2019 lalu, KPU juga melakukan PSU di sejumlah desa dan kelurahan. Hasilnya cukup membuat sejumlah politisi yang tidak lolos lantaran terjadi penambahan atau kekurangan suara jika merujuk pada data yang dimiliki tim pemenangannya.
(ita)