MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melarang adanya perayaaan di malam pergantian tahun. Hotel dan tempat hiburan, khususnya THM bakal diberi sanksi jika ditemukan membuat kegiatan di momen tersebut.
“Kalau ada hotel yang melakukan itu, kami akan rekomendasikan ke pihak kepolisian untuk diberi sanksi. Hukumannya itu bisa pidana,” kata Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat memimpin rapat koordinasi di Baruga Anging Mammiri, Jalan Penghibur, Senin (14/12). Pertemuan dihadiri unsur forkopimda, camat dan perwakilan hotel, serta restoran dalam wadah PHRI.
Larangan ini dikeluarkan seiring penambahan kasus covid-19 yang meningkat drastis di Makassar. Dalam sehari, Rudy menyebut ada sekitar 90 kasus yang ditemukan. Hingga kemarin, kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 telah mencapai 11.555 orang.”Ini naik signifikan. Kondisi sebelumnya, trennya 30 sampai 60 kasus,” ujarnya.
Rudy menginstruksikan jajaran camat memantau hotel dan pusat hiburan, khususnya THM, untuk memastikan mereka tidak menggelar acara yang memicu kerumunan. Laporan dilengkapi rekaman gambar agar ditindaklanjuti secepatnya.
“Bukan hanya hotel, seluruh tempat di mana saja tetap dilarang membuat acara apapun pada saat menyambut tahun baru,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mendukung langkah pemerintah. Dia juga menyebut kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian hingga akhir tahun 2020. “Kita tidak segan melakukan penertiban, jika nanti ada yang ditemukan di lapangan,” tegasnya.
Tingkat Kesadaran Berkurang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mewanti-wanti jajaran pemkot untuk mengawasi secara ketat tempat wisata dan lokasi yang biasa dijadikan kawasan berkerumun. Terutama menjelang akhir tahun, sebab berpotensi menimbulkan penambahan kasus covid-19.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid, menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan. Sebab bila tidak ada penindakan, bukan tidak mungkin kasus penularan covid-19 akan terus bertambah.
”Saat ini pemerintah harus memikirkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Apalagi menjelang tahun baru. Pasti akan banyak tempat yang ramai didatangi, dan dikhawatirkan mengabaikan protokol kesehatan, khususnya social distancing,” ujar Hamzah di gedung DPRD Makassar, Senin (14/12).
Legislator Fraksi PAN ini khawatir, bila pemerintah tidak memperketat aturan, akan merusak progres penanganan yang dilakukan dalam upaya menekan laju penularan virus corona.
“Kita berada dalam kondisi yang belum pulih. Makassar bisa saja kembali berada pada tingkat risiko tinggi, jika penyebaran covid-19 tidak mampu dikendalikan. Malam tahun baru jangan sampai semakin menambah angka kasus covid di Makassar,” terangnya.
Anggota DPRD Makassar Muliati, menegaskan protokol kesehatan harus dipatuhi oleh masyarakat. Sebab dalam beberapa waktu terakhir penerapannya cenderung menurun. Karena itu, sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara massif ke masyarakat.
“Upaya pencegahan penyebaran covid-19 tidak boleh kendor. Saat ini kan kesadaran masyarakat mulai berkurang. Sebagian menganggap covid ini sudah tidak ada. Mereka pakai masker hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan karena untuk terhindar dari covid. Pemkot perlu bekerja ekstra di akhir tahun ini. Tidak boleh ada acara atau kegiatan yang mengundang kerumunan orang,” jelas Muliati.
Tes Usap NA Negatif
Juru Bicara Gubernur Sulsel Veronica Moniaga memperlihatkan hasil tes usap Gubernur Nurdin Abdullah, Senin (14/12). Hasilnya negatif. Surat keterangan bernomor: 444.4.2/10555-S/Dinkes itu ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Muh Ichsan Mustari.
Hasil tes ini diperlihatkan setelah sebelumnya beberapa pegawai di rumah jabatan gubernur dikabarkan positif covid-19. Veronica menegaskan bahwa gubernur sejauh ini dalam kondisi sehat dan aktif melakukan swab dan rapid test. “Oh… nggak kok (tidak covid). Alhamdulillah, Bapak sejauh ini sehat,” ucap Veronica, kemarin.
Menanggapi isu adanya klaster di rujab gubernur, Ichsan Mustari menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi yang namanya klaster dalam penyebaran covid-19. Karena, menurutnya, kasus covid-19 sudah menjadi transmisi lokal dan tidak diketahui lagi dari mana sumber penularan berasal.
“Kalau dikatakan klaster, ada satu wilayah, ada orang yang positif dan masuk lalu menyebarkannya. Kalau sekarang kan penyebarannya lokal,” kata Ichsan.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengaku, sebagai orang yang hampir setiap hari bertemu dengan banyak pihak, ia berkomitmen melakukan tes swab PCR dan rapid test.
“Jadi saya bersyukur bahwa Alhamdulillah keluarga besar saya bisa terjaga dari covid-19. Saya dua hari sekali melakukan rapid test dan 10 hari sekali swab. Ini pas saya swab di hari ke-10. Mudah-mudahan hasilnya negatif,” imbuhnya.
Nurdin mengaku, dirinya sudah menduga bahwa pascapilkada pasti terjadi peningkatan. Oleh karena itu, dirinya bersama seluruh keluarga besar rutin melakukan swab demi memastikan terbebas dari covid-19.
“Untuk itu saya mohon kepada seluruh masyarakat dengan segala keikhlasan, bagi yang ada gelaja maupun yang merasa pernah bersentuhan atau kontak dengan yang terkontaminasi positif, mohon untuk memanfaatkan fasilitas PCR yang ada. Kita siapkan fasilitas ini gratis. Jadi tidak usah ragu soal biaya. Pemerintah semua yang menanggung biayanya,” tandasnya. (rhm-ita-nug)
