MAKASSAR, BKM — 2020 bukanlah tahun biasa. Pandemi covid-19 membuat semua sendi kehidupan mengubah pola hidup dan kebiasaan.
Di lingkup pemerintahan, 2020 merupakan tahun yang berat karena berfokus pada penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, mengatakan tugas besar Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya adalah bagaimana mengendalikan covid, memulihkan ekonomi, serta melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan aman dan damai. “Khusus untuk pilwali, Alhamdulillah sudah selesai dan saya rasa tidak terlalu bermasalah,” paparnya
Di masa jabatannya, kata Rudy, pembangunan yang dilakukan pihaknya tak boleh berhenti. Namun ia menegaskan penerapan protokol kesehatan pun tak boleh kendor.
“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena covid. sehingga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan ini adalah kunci untuk melaksanakan keduanya,” imbuhnya.
Rudy juga memaparkan program kerja yang telah ia lakukan selama menjabat. Di antaranya pelebaran pedestrian Jalan Metro, penataan pulau, hingga pengembangan pariwisata
“Beberapa program yang kita sudah lakukan antara lain pengembangan Jalan Metro. Kemudian ada pembangunan kawasan kuliner Lego-lego, serta penataan kawasan kepulauan. Termasuk kita buat supaya masyarakat kalau datang ke Makassar, turis itu nyaman,” jelasnya
Rencana yang selanjutnya ditarget Rudy, yakni menyiapkan bus gratis dari bandara ke kawasan wisata di Kota Makassar. Fasilitas ini disediakan untuk penumpang yang sedang transit.
“Kita siapkan bus gratis. Kita siapkan juga shuttle bus dari bandara. Jadi orang-orang yang transit, banyak yang tidur karena tunggu pesawat ini, kan potensi,” tandasnya.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena covid. Karena itu, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci untuk melaksanakan keduanya.
Perencanaan tak Lazim
Pengamat Tata Kelola Pemerintahan yang juga Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis, menilai kinerja Pemkot Makassar di tahun anggaran 2020 yang dipimpin oleh tiga penjabat wali kota, baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Luar biasa ini Makassar. APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh tiga pj wali kota. Iqbal selama lima bulan (hingga Mei 2020), Yusran 1,5 bulan (Juli 2020) dan Rudy 6,5 bulan. Mudah-mudahan sampai 31 Desesember 2020. Pasti pertanggungjawabannya sesuai dengan kurun waktu tugasnya masing-masing,” ungkap Bastian.
Selaku peneliti senior Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PKKND) pada Universitas Patria Artha, dia selalu mengikuti kegiatan dari masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Sulsel. Yang paling spesial adalah Pemkot Makassar.
Menurut dia, dari masing-masing pj wali kota Makassar, yang menjadi perhatian terkhusus pada kebijakkan Iqbal dan Rudy. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjabat, kebijakan yang sebenarnya sudah baik sesuai SOP sejalan dengan tatakelola pemerintahan, diubah ke arah yang tidak jelas. Bahkan boleh dikatakan, keduanya tidak memberi contoh yang baik untuk para pejabat birokrasi di Pemkot Makassar.
“Seperti saudara Iqbal yang membatalkan SK Kadis Dukcapil dan kabidnya dengan mengembalikan pejabat yang lama. Ini mendapat teguran, bahkan diblokir pengurusan KTP-nya oleh Kemendagri yang pada akhirnya SK tersebut dibatalkan,” ungkap Bastian.
Dia menilai hal itu sebagai kerja yang sia-sia. Juga telah merugikan masyarakat yang sedang mengurus KTP karena ada penutupan layanan.
Dia menambahkan, yang bersangkutan juga membuat perencanaan yang tidak lazim dan sudah diperdakan APBD TA 2020. Salah satunya, terkait pos PAD kebersihan di kecamatan yang tidak rasional target pendapatannya. Bahkan patut diduga adanya korupsi retribusi kebersihan/sampah, dan masih banyak lagi.
Sedangkan untuk di era Pj Wali Kota Prof Rudy Djamaluddin, hadir tiba-tiba menggatikan Prof Yusran yang tidak jelas apa alasannya. Dia mengatakan, Rudy diduga lebih bermain politik praktis dibandingkan melaksanakan tupoksinya. Seperti melakukan mutasi camat dan lurah. Serta berambisi mau memaksakan untuk mutasi besar-besaran dengan alasan sudah dapat izin dari Kemendagri.
Pj wali kota yang saat ini masih melaksanakan tugas itu, dikatakan Bastian, membuat RPJMD lima tahun ke depan. Padahal masa jabatan pj wali kota sudah hampir habis.
“Jadi rasanya kurang mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Sekarang ini lebih bagus fokus saja pada pembuatan dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang tinggal delapan hari lagi tutup tahun per 31 Des 2020. Bukannya malah mau menggelar mutasi besar-besaran,” terang Bastian.
Dia melanjutkan, bila melihat PAD dalam APBD pokok TA 2020 yang ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun, yang terealisasi sampai 30 November 2020 baru sebesar Rp995,31 miliar atau 58,54 persen dari target.
“Kenapa ini bisa terjadi? Hal tersebut sudah harus mendapatkan perhatian yang serius. Jangan selalu menyalahkan adanya pandemik covid-19. Karena masih banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut,” beber Bastian.
Menurutnya, Makassar saat ini sudah sempurna kerusakkannya. Karena itu dia mengapresiasi para wakil rakyat di DPRD Makassar yang telah menolak adanya APBD Perubahan TA 2020 demi menyelamatan keuangan negara. (rhm)
