Masih Ada Utang Pemprov Belum Diketahui Jumlahnya

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membenarkan masih ada sekitar Rp120 miliar lebih utang yang harus dilunasi. Bahkan masih ada lagi yang belum diketahui jumlahnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Muhammad Rasyid mengatakan, untuk sementara jumlah utang setelah melalui proses review sebanyak Rp300 miliar lebih. Sebanyak Rp174 miliar di antaranya telah terbayarkan. Sehingga masih ada Rp120 miliar lebih yang harus dilunasi.
“Itu belum termasuk yang belum ada SPM (surat perintah membayar). Ini kan Rp300 miliar sudah ada SPMnya. Jadi kita sudah mulai membayar,” ucap Rasyid, kemarin.
Ia menambahkan, masih ada utang yang belum diketahui jumlahnya. Laporan yang disetor oleh rekanan perlu dicek kembali sebelum mengeluarkan SPM.
“Tidak langsung disetujui. Direview dulu apakah itu benar-benar utang atau bukan. Nilainya belum kita pastikan. Nanti setelah ada SPM kita membayar,” terangnya.
Untuk melunasi, Pemprov Sulsel melakukan reasesmen terhadap kegiatan di semua OPD. Sumbernya dari belanja non fisik. Ada pula dari pendanaan kegiatan fisik.
Hanya saja, Rasyid menegaskan, kebijakan reassesmen tersebut tidak akan mengganggu proyek fisik di lingkup Pemprov Sulsel. Pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan tetap berjalan namun dikurangi volumenya.
“Misalnya jalan yang 10 kilometer perencanaan awal, kita buat 7 kilo saja. Yang 5 kilo jadi 4 kilo. Jadi bukan dihilangkan, tapi dikurangi kapasitasnya,” jelasnya.
Sementara utang yang sumbernya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dikatakan Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang, pelunasannya tidak mengganggu APBD. Pemprov Sulsel memang telah mengalokasikan untuk itu.
Selain reassesmen, Pemprov Sulsel juga melakukan refocusing anggaran sebesar Rp187 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan untuk penanganan pandemi covid-19. “Sebanyak 20 persen anggaran OPD dipotong untuk memenuhi 8 persen sesuai arahah pusat,” ucap Darmawan. (nug)