MAKASSAR, BKM — Sekretaris Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) RI Irjen Pol Agung Makbul meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong pelayanan publik tidak menggunakan transaksi secara tunai, tetapi melalui e-money transaksi. Tujuannya untuk meminimalisir praktik pungli.
Ia mengatakan, sejumlah pelayanan masyarakat seperti pengurusan paspor, STNK, SIM, pertahanan dan lainnya sudah banyak memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK).
“Ini menunjukkan bahwa komitmen pada pelayanan publik di Sulsel sudah memberikan pelayanan yang baik. Sebagian besar yang saya kunjungi, dari lima kantor pelayanan publik sudah tidak menggunakan transaksi secara tunai, tetapi sudah menggunakan e-money transaksi,” ungkap Agung Makbul saat berkunjung di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (4/5).
Agung menegaskan, e-money transaksi harus ditingkatkan demi meminimalisir atau meniadakan adanya praktik pungli. “Khusus di Kota Makassar nanti masuk kategori masuk kota bebas pungli yang akan diumumkan Desember 2021. Saingannya berat. Di Jawa barat juga ada. Kalimantan Barat juga ada. Jadi sudah ada yang bagus. Mari kita bersaing dalam rangka menuju daerah bebas pungli,” ucapnya.
Makbul mengaku, meskipun masih ada praktik pungli, aktivitas tersebut harus dihilangkan secara bertahap. “Sebelumnya juga masih ada, makanya sedikit. Akan kita pangkas. Karena tidak mungkin membalikkan tangan secepat mungkin. Ada tahapannya,” tandasnya.
Diakui, praktik pungli masih terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk Sulsel. “Makanya, kalau kita tidak kikis mau dibawa ke mana negara ini. Kita inilah yang punya tugas, dan tugas kita berat. Ini melayani masyarakat,” ujarnya.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan kunjungan tersebut untuk memperkuat sistem transaksi dalam pelayanan publik. “Transaksi non-tunai memang terus digitalisasi. Kita sudah mulai semarakkan juga di sini. Kemudian ada masukannya juga terkait ke depannya,” terangnya. (jun)
