MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan sanksi khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Makassar yang sengaja membolos di hari pertama kerja pascalebaran, jika tidak punya alasan jelas. Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, sanksi pencopotan hingga penurunan jabatan jika ASN yang bersangkutan terbukti sengaja bolos.
Sanksi nantinya akan diberikan bertahap mulai dari teguran, administratif, hingga penurunan pangkat.
Namun, kata Danny, hingga kemarin, Selasa (18/5), dirinya belum menerima laporan dari Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) soal ASN bolos.
Selain itu, kata dia, dirinya juga perlu menginstruksikan ke BKPSDMD untuk melakukan pengecekan terkait aturan work from home (WFH), apakah mereka yang tidak masuk kantor karena mendapat giliran kerja dari rumah.
“Kita juga harus periksa ASN yang tidak masuk terlebih dahulu. Apakah yang bersangkutan memang tidak berkantor karena lagi kena jadwal WFH. Aturan WFH kan, hanya 50 persen dari jumlah pegawai seluruhnya yang bisa berkantor,” ungkap Danny saat diwawancarai di Balai Kota, Selasa (18/5).
Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar Siswanta Attas,sebanyak 651 ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak masuk kerja di hari pertama kerja, setelah libur lebaran, Senin (17/5) lalu.
“Ada 651 pegawai yang tidak hadir, dari total 18.800 orang,” ujar Siswanta.
Ia merincikan, yang terbanyak tidak hadir berasal dari Dinas Kominfo.
“Dari Kominfo terbanyak, 25 orang. Lalu di kecamatan. Kecamatan Makassar 11 orang, dan Tallo 10 orang,” jelasnya.
Namun, ia belum bisa menyimpulkan, jika ke 651 ASN yang tidak hadir telah melakukan pelanggaran.
“Perlu kami selidiki lagi alasannya, kenapa mereka tidak hadir. Kalau alasannya tidak jelas, kita akan laporkan ke Inspektorat untuk diberikan sanksi,” tutupnya. (rhm)
