MAKASSAR, BKM– Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Terutama yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.
Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah perhotelan. Tingkat keterisian kamar menjadi sangat rendah. Apalagi saat pemerintah mengeluarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Data saat ini, hanya berkisar 18 persen. Padahal sempat mengalami pertumbuhan hingga 30 persen di Juni lalu.
Ketua Persatuan Hotel Seluruh Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, menilai, hal itu disebabkan kondisi perekonomian yang memprihatinkan.
“Bahkan data yang sempat saya terima tadi pagi itu, ada laporan salah satu hotel okupansinya hanya 8 persen. Ini membuat keprihatinan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/7).
Disisi lain, dia mengaku belum ada hotel yang dilaporkan gulung tikar selama pandemi covid-19.
Namun melihat tren perkembangan sejauh ini, diprediksi hanya akan menunggu waktu sebelum hal itu benar-benar terjadi.
Anggiat menambahkan, ia juga mendapat laporan adanya penambahan karyawan yang dirumahkan hingga adanya perubahan skema kerja perusahaan.
“Jadi ada karyawan yang hanya masuk 15 hari dalam sebulan, artinya dia dapat upah hanya 50 persen. Jadi kalau ini covid-19 ini tidak segera berlalu, akan lebih parah lagi. Jadi mudah-mudahan tanggal 25 berakhir (PPKM) karena sangat kurang sekali,” lanjutnya.
Sementara terkait stimulus dana hibah, dinilai sudah ada sejumlah kemajuan setelah adanya pertemuan dengan pihak dinas pariwisata, pasca-kementerian menjanjikan prioritas pencairan untuk tahun ini.
Nominalnya sendiri belum diketahui hanya saja jumlahnya diperkirakan tidak bergerak dari tahun 2020 lalu.
“Jadi dari hasil rapat bersama Dispar dan Perizinan Makassar, kita diharuskan rampungkan administrasi pendataan, jadi ini diharapkan paling tidak jadi penopang di saat-saat seperti ini. Kita juga sudah ketemu Pak Wali untuk monitor dinas terkait agar berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mendesak PHRI, Dinas PTSP, Bapenda dan Dispar untuk berumbuk menyelesaikan kendala yang ada agar gagalnya realisasi dana hibah tidak kembali terulang di tahun ini.
“Semua SKPD terkait, baik perizinan, terkait pengeluaran izin usaha perhotelan itu memang sudah harus melengkapi dan juga hotel. Ini pihak PHRI harus mensertifikasi secara keseluruhan hotel-hotelnya supaya apa yang menjadi kebutuhan itu dilengkapi dari sekarang sehingga pada saatnya tidak lagi (bermasalah),” tegas legislator PAN tersebut.
Dia mengatakan akan menggelar pertemuan pada Jumat (23/7) besok lewat Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Dirinya akan mempertanyakan hal ini ke dinas-dinas terkait agar progresnya dipercepat.
“Rencana kita ada monev dengan dinas-dinas terkait kita akan pertanyakan data-datanya,” lanjutnya. (rhm)
