MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendukung langkah pemerintah kota untuk ‘membersihkan’ anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) di Kota Makassar.
Pasalnya, kehadiran anjal dan gepeng ini kerap menjadi persoalan kota. Mereka juga dianggap mengganggu para pengguna jalan, dan juga membahayakan diri mereka sendiri.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan, komisinya mendukung pemerintah kota memggalakkan program zero anjal dan gepeng. Apalagi. selama ini masyarakat sudah terganggu dengan mereka.
“Masyarakat sekarang sudah gerah dengan kondisi ini (keberadaan anjal dan gepeng). Kita lihat kan, kerap menjadi pemberitaan di media-media lokal,” katanya.
Olehnya, program zero anjal dan gepeng ini harus didukung. Hal ini demi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.
“Saya harap kita semua bisa paham apa yang tidak boleh dilakukan di jalan raya, yang dianggap bisa menganggu ketertiban umum,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, juga mengatakan yang sama. Menurutnya, jika masyarakat tetap memberikan uang kepada para anjal dan gepeng, banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Baik bagi mereka sendiri,maupun bagi para pengguna jalan lainnya.
Dikhawatirkan, para anjal dan gepeng ini akan terus merasa nyaman dengan hasil yang mereka dapatkan saat mengemis. Hal itu akan menyebabkan mereka terus menerus turun ke jalan, tanpa memperhatikan resiko yang ada.
“Takutnya mereka betah dan terus andalkan hasil mengemis di jalanan. Sementara bagi para pengguna jalan, itu bisa timbulkan kemacetan,” ungkapnya.
Olehnya, ia memgajak masyarakat untuk tidak memberi sumbangan apapun kepada para anjal dan gepeng di jalan raya.
Sebelumnya, Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan menargetkan akhir tahun zero anjal dan gepeng di seluruh jalan-jalan protokol.
“Kita target akhir tahun sudah zero anjal dan gepeng,” kata Iqbal.
Iqbal mengatakan, metode satpol PP dan dinas sosial selama ini sudah tepat dengan menyasar anjal dan gepeng per kecamatan. Hal itu terbukti ampuh menekan peredaran anjal dan gepeng di Makassar.
Saat ini, satpol PP dan Dinas Sosial Kota Makassar sudah sudah menyasar 10 kecamatan dengan menjaring 227 orang.(nug)
