MAKASSAR, BKM–Meskipun kasus dugaan korupsi yang menjerat proyek pembangunan Rumah Sakit Batua belum tuntas, anggota DPRD Kota Makassar berkeinginan menganggarkan kembali untuk melanjutkan pembangunannya.
Bahkan juru bicara badan anggaran DPRD Kota Makassar, Mario David, berharap kasusnya dapat segera rampung agar pembangunannya bisa kembali dilanjutkan.
Diketahui kelanjutan pembangunan rumah sakit tipe c tersebut masih belum ada kejelasan karena masih dalam penyidikan di Polda Sulsel. Olehnya itu, Mario akan mengusulkan penganggaran untuk rumah sakit tersebut di tahun 2022 mendatang.
“Jadi jangan dirobohkan. Kita minta perencanaan masuk. Kira-kira seperti apa, apakah ditambal, ditutup, diapa, diperkuat baru dilanjutkan. Kalau dari nol sia-sia banget uang Rp25 milliar terbuang di situ,” katanya, kemarin.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi mengikuti desain awal hingga 11 lantai. Cukup yang ada saat ini yaitu 5 lantai untuk kemudian difinalisasi. Sementara anggarannya diprediksi akan menelan hingga Rp50 milliar.
Ia menilai kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Makassar sangat dibutuhkan. Melihat kasus yang kian menurun, pemerintah semestinya bisa fokus membenahi hal ini.
“Finalisasi Rumah Sakit Jumpandang Baru kira-kira butuh Rp25 milliar. Kemudian Rp50 milliarnya lari ke rumah sakit Batua, Rp25 milliarnya masing-masing ke puskesmas. Kalau ada kemudian pandemi selanjutnya, fasilitas ini bisa berfungsi sebagai tempat isolasi. Jadi yang ada saja kita finishing. Tinggal di Untia atau Sudiang nanti kita bikin yang 11 lantainya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir sepakat dengan penganggaran kembali rumah sakit tipe c tersebut. Walaupun kasusnya masih belum sepenuhnya tuntas.
“Kita sangat berharap ini diusulkan penyelesaian kembali rumah sakit ini. Supaya segera dapat ditarik manfaatnya oleh masyarakat. Semua termasuk yang bermasalah (batua) kalau ada uang,” ujarnya.
Skemanya kata dia dapat dilakukan seperti awal tahun lalu dimana sempat diajukan sebesar Rp70 milliar. Alasannya jika kasus tuntas dan RS tersebut diserahkan kembali ke Pemkot, maka pengerjaan langsung dapat dilakukan.
Jika tidak memungkinkan, anggaran dapat kembali dialihkan di parsial, untuk pengembangan puskesmas pembantu (pustu) hingga program krusial lainnya.(nug)
