MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta pemerintah kota bersama TNI-Polri untuk mencari pemicu sering terjadinya perang kelompok di beberapa wilayah di Makassar, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ), mengatakan, permasalahan tawuran ini kembali mencuat setelah terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan anak-anak sekolah dari rumah. Sehingga anak-anak tersebut memiliki banyak energi yang tidak tersalurkan dengan baik.
“Iya makanya saya minta turun, kan dulu kita setiap mau 17-an ada perlombaan bola plastik, sekarang sudah tidak ada lagi, karena kita dibatasi pandemi,” ujar RTQ.
Saat ini solusi yang diberikan masih sebatas posko pengamanan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Cambayya dan kelurahan Gusung. Meski demikian, ia khawatir setelah posko tidak aktif, tawuran kembali terjadi.
“Semoga ini kita sekarang sudah level 2, bisa memberikan kembali kreatifitas kepada karang taruna dan lain-lain, semoga adek-adek kita ini energinya bisa tersalurkan dengan positif,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi mengatakan, jika perang kelompok, di beberapa wilayah seperti Kelurahan Bunga Eja Beru dan Kelurahan Patingalloang masih terjadi.
“Intinya adalah di beberapa wilayah sekarang lagi marak tawuran antar warga, jadi kita harap petugas keamanan dan para tokoh masyarakat bisa duduk bersama mencarikan solusi, karena menurut kami untuk menyelesaikan itu harus ada diskusi yang berkelanjutan supaya persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Namun dari infromasi yang ia dapatkan, di Kecamatan Tallo, pihak TNI – Polri telah mendamaikan dua kelompok yang sering melakukan tawuran.
“Tapi Alhamdulillah pihak kemanan dan kepolisian – TNI sudah bekerja maksimal. Terkhir informasinya sudah ada perdamaian, dan harapannya ini bisa seterusnya berlangsung,” pungkasnya.
Anggota komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi juga meminta agar pemerintah membuka lapagan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat. Sebagian besar dari mereka dikatakan adalah masyarakat pengangguran yang minim penyaluran aspirasi.
“Makanya kita minta di 2022 itu pemerintah kota bisa menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Mereka ini sebagian besar adalah orang-orang pengangguran yang minim penyaluran aspirasi, kalau ada dia kerja pasti tersalurkan ke situ energinya,” terangnya.
Legislator Gerindra ini juga mengharapkan Personel disiagakan setiap saat, agar aktifitas damat diantisipasi dini.
“Sebenarnya kalau mau dibilang ini bukan cuma Utara banyak. Itu di Panakkung juga ada dan di daerah-daerah lain, mereka minim kerjaan, karena kalau ada kesibukan pasti jauh dari tawuran. Jadi itu pemkot cepat beri solusi, ini jangan sampai berlarut. Ada personel di setiap lokasi rawan, agar bisa dicegah dini,” tutupnya.(nug)
