MAKASSAR, BKM — Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi angkat bicara terkait persoalan terbengkalainya halte Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata. Fasilitas ini tersebar di empat daerah di Sulsel yang dikenal dengan jalur Mamminasata, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros. Halte BRT tersebut berjumlah 154 unit.
Proyek halte BRT Mamminasata yang diketahui telah menghabiskan anggaran puluhan miliar ini, saat ini terbengkalai dan rusak, hingga tak layak difungsikan. Bahkan banyak di antaranya yang hancur. Padahal, Pemerintah Provinsi Sulsel pada tahun 2015 telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp9,7 miliar, dan di tahun 2017 dialokasikan Rp6,7 miliar.
Staf Badan Pekerja ACC Sulawesi Angga Reksa, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya, persoalan terkait halte BRT Mamminasata memiliki masalah dari hulu hingga hilir. Baik itu dalam proses pembangunan yang tidak transparan. Termasuk persoalan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan halte yang diindikasi terlalu mahal.
“Informasi yang kami dapat untuk membangun satu halte yang bagus dan lengkap seperti di depan UMI dan yang dekat kantor gubernur, membutuhkan Rp1 miliar,” ujar Angga Reksa, Rabu (15/12).
Sebagai pegiat antikorupsi, Angga Reksa menilai angkat tersebut terlalu mahal. Apalagi hanya untuk pembangunan fisik. Sebab untuk tanahnya tidak ada pembebasan lahan karena itu milik pemerintah.
Lebih jauh Angga Reksa menuturkan bahwa Pemprov Sulsel juga telah lalai dalam menjaga aset miliknya. Akibatnya, saat ini aset tersebut sudah tidak layak digunakan. Karena kondisinya yang sangat memprihatinkan, sebab ada beberapa titik halte yang terlihat rusak parah dan ada juga yang lantainya telah dicuri. Sehingga tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kerusakan halte tersebut tentu saja menyebabkan kerugian negara,” tambahnya.
Kasus pembangunan halte BRT Mamminasata, diakui Angga Raksa, menjadi atensi dan masuk dalam catatan ACC Sulawesi sebagai salah satu kasus mandek yang ditangani oleh Polda Sulsel sejak tahun 2019 lalu. (mat)
