MAKASSAR, BKM — Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya terus berbenah untuk memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu yang dilakukan adalah menertibkan juru parkir (jukir) liar.
Penertiban dilakukan sekaligus untuk menepis anggapan jika PD Parkir melakukan pembiaran dan terkesan tidak berkutik menghadapi.
Kepala Bagian (Kabag) Pengelola PD Parkir Makassar Raya, Asrul B,
menegaskan, pihaknya secara massif melakukan patroli rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) di semua titik-titik parkir menggunakan dua unit kendaraan.
“Kami secara tegas akan menertibkan parkir liar. Kalau ada yang terbukti dibekingi oknum dari PD Parkir, akan kami pecat,” tegas lelaki yang juga Humas PD Parkir Makassar ini.
Dia juga berjanji akan menindak oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar (pungli) dengan tidak memberi karcis atau menaikkan tarif parkir. Karena aksi yang dilakukan itu tanpa legalitas hukum.
Asrul pun memerintahkan personil TRC melakukan penyisiran di seluruh wilayah Kota Makassar.
“Itu untuk memastikan di setiap titik parkir dikelola oleh jukir resmi.
Disamping itu, TRC bertugas menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk lewat Humas PD Parkir Makassar baik pengaduan lewat medsos atau person,”ungkapnya.
Apalagi, tambahnya, jika keberadaan jukir liar memang menjadi fenomena di setiap kota berkembang, seperti Makassar. Penangananya perlu dilaksanakan secara massif dan melibatkan semua pihak.
“Utamanya teman -teman media yang memang bertugas sebagai monitoring kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga kami juga butuh saran dan masukanta, jika menemukan hal tersebut di lapangan untuk bantu menginformasikan, agar secepatnya kami tindak lanjuti,” urainya.
Ada pun itu, saat ini orientasi kerja PD Parkir Makassar yang dikomandoi dua penjabat direksi, Andi Fadly Ferdiansyah dan Nikolaus Beni, merujuk pada Perwali 66 tahun 2022 tentang percepatan penataan total BUMD, lebih kepada pengutan kelembagaan dalam rangka perubahan fungsi.
“Dimana nantinya PD Parkir Makassar, bukan lagi sebagai penagih, akan tetapi sebagai pengelola parkir yang akan bekerja sama dengan instansi,maupun badan usaha yang memiliki pelataran khusus untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir,”tutur Asrul. (rhm)
