MAKASSAR, BKM — Upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) terus diintensifkan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan menggandeng akademisi dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan penurunan stunting di Sulsel.
Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Sulsel Yoseph Upa,S.Sos.,M.Si mengatakan, mengatasi stunting tidak dapat dilakukan BKKBN sendirian. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor termasuk perguruan tinggi.
“Dalam merumuskan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dibutuhkan dukungan dan kolaborasi bersama perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian, kajian-kajian maupun studi kasus yang nantinya dituangkan dalam tulis atau karya ilmiah seperti policy brief,” ungkap Yoseph Upa saat membuka kegiatan Diseminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Denpasar, Kamis, 27 Oktober 2022.
Yoseph Upa berharap hasil kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun alternatif-alternatif kebijakan penanganan stunting, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Tenaga Ahli TGUPP Sulsel Bidang Kesehatan Masyarakat dr. H. Djunaidi M. Dachlan,M.S yang hadir dalam kegiatan itu, mengatakan stunting penting untuk ditangani karena menyangkut sumber daya manusia. Stunting mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Anak stunting akan terhambatan pertumbuhan fisiknya dan rentan terkena penyakit metabolis. Selain itu, anak stunting akan terhambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan” ujar Dokter Djunaidi.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menargetkan stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Sementara prevalensi stunting Sulawesi Selatan berdasarkan data SSGI tahun 2021 masih berada di angka 27,4 persen diatas angka nasional, yaitu 24,4 persen.
Dalam penyusunan Policy Brief ini sejumlah akademisi yang terlibat. Di antaranya Laksmi Trisasmita, S.Gz, MKM (Unhas), Dr. Shanti Riskiyani, SKM., M.Kes (Unhas), Marhtyni, SKM., M.Kes (UIT), Rosdiana, SKM., M.Kes (UIT), Nismawati, S.Si., M.Kes (UIT), Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes, (Poltekkes Makassar), Dr. Siti Nurul Fajriah, S.Pd., M.Kes (Poltekkes Makassar), dan Adriayani Adam, SKM., M.Kes (Poltekkes Makassar).
Adapun rekomendasi tim dalam kegiatan ini, disebutkan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting perlu manajemen satu data sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Dim ana salah satu tujuan RAN PASTI, yakni melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program.
Penguatan manajemen satu data dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sumber data yang sudah ada yakni PK21 dan ePPGBM karena dengan pengintegrasian kedua sumber data tersebut akan memudahkan informasi tepat sasaran.
Kedua perlu dilakukan peningkatan kapasitas TPK oleh pemerintah daerah dan instansi yang terlibat, utamanya dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Termasuk mendampingi ibu hamil selama kehamilan, calon pengantin dan mempersiapkan ibu hamil sehingga lahirnya bayi stunting baru dapat dicegah.
Untuk itu perlu adanya regulasi terkait usaha untuk memaksimalkan fungsi TPK dan TPPS dalam mendampingi dan mendorong ibu hamil mengakses pelayanan ANC selama kehamilan di fasilitas kesehatan secara rutin.
Ketiga, perlunya sinkronisasi dan harmonisasi aksi konvergensi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan stunting akan berjalan baik jika dilaksanakan tepat waktu dan mengikuti siklus penyusunan perencanaan daerah, sehingga kegiatan stunting dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Untuk itu, analisis kinerja anggaran stunting harus dilakukan meliputit identifikasi tagging anggaran, kinerja anggaran, kinerja program dan kinerja intervensi. Agar perencanaan stunting berjalan baik, penguatan TPPS, khususnya di bawah koordinasi Bappeda bidang tiga memastikan program prioritas stunting masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. (*)
