MAKASSAR, BKM — Pupus sudah harapan untuk melihat kelanjutan pembangunan Stadion Mattoanging dan Barombong. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tak mengalokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Padahal, sempat dialokasikan di APBD Pokok 2023 lalu.
Dalam rancangan nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 senilai Rp10,13 triliun lebih itu, tak sedikitpun disisipkan untuk pembangunan stadion.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB menuturkan, sejak 2021 pembahasan rancangan APBD selalu dijanjikan pihak Pemprov untuk pembangunan stadion. Namun, kenyataannya tak ada realisasi.
“Kita prihatin tidak dibangun stadion ini. Tidak ada dalam anggaran usulan Pemprov, padahal untuk penunjang sepak bola kebanggan kita,” ujarnya, Minggu (1/10).
Politisi asal Maros itu menilai, di masa kepemimpinan gubernur terdahulu tak ada niat baik untuk pembangunan kelanjutan stadion. Padahal, bagi Irfan, apapun kendala berkaitan sengketa lahan dan sebagainya bisa dicarikan solusi oleh Pemprov Sulsel.
“Seandainya kemarin di kepemimpinan gubernur sebelumnya, jika niat baik pasti jadi prioritas stadion. Tapi sayangnya tak ada niat baik menjalankan itu. Sangat disayangkan,” cetusnya.
Dengan begitu, kata dia, tak bisa juga menyalahkan Pj Gubernur saat ini jika anggaran pembangunan stadion tak masuk di dokumen APBD-P 2023. Sebab, ia sementara melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.
“Kita tak bisa salahkan Pj Gubernur karena masalah stadion merupakan warisan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya. Kami dewan melihat ada strategi lain dijalankan Pj Gubernur ini,” tukas Irfan.
Bahtiar Baharuddin telah melakukan refokusing anggaran untuk APBD Perubahan 2023. Padahal, anggaran Stadion Mattoanging telah disepakati dalam APBD Pokok TA 2023 senilai Rp60 Miliar. Dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu tak ada satupun poin menyinggung soal lanjutan pembangunan stadion. Padahal, masyarakat Sulsel, khususnya pecinta PSM Makassar penuh harap agar pembangunan dapat dituntaskan secepat mungkin.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku bahwa dalam APBD-P, Pemprov fokus pada perhelatan Pilkada serentak 2024. Selain itu, anggaran Stadion Mattoanging juga dialihkan dalam membayar utang sepeninggal kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (AAS).
Wakil Ketua DPRD Sulsel Nimatullah Erbe, mengungkap proyek pembangunan Stadion Mattoanging dihentikan oleh Pemprov, bukan anggota DPRD Sulsel.
“Jadi bukan kami di DPRD. Mereka melakukan refocusing di parsial satu, parsial dua, dan parsial tiga. Parsial artinya itu perubahan sebagian APBD,” kata Ni’matullah Erbe.
Ni’matullah merasa bahwa mungkin pihak pemprov beranggapan anggaran tersebut tidak cukup. Apalagi ada kebutuhan lain yang dianggap mendesak, seperti pembayaran utang dan pilkada.
“Itu yang menyebabkan mereka mungkin alihkan ke situ. Jadi bukan prosesnya di DPRD. Itu skema yang dibuat oleh teman-teman di TAPBD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di Pemprov,” ujarnya.
Kendati demikian, Ni’matullah mengaku anggaran Rp60 miliar untuk pembangunan stadion sangat tidak cukup. Kalau pun dianggarkan, besarannya antara Rp300 miliar atau Rp400 miliar per tahun.
“Sebenarnya itu stadion, kalau kita mau bersabar, kita bangun pelan-pelan. Rp400 miliar per tahun, Rp300 miliar per tahun, saya kira bisa itu dibangun,” tandasnya.
Ni’matullah mengatakan, pihaknya selalu mempertanyakan setiap rapat bersama Pemprov, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.
“Di rapat Banggar maupun rapat komisi, selalu saja kami desak. Selalu kita tanya. Apa ini? Bagaimana progressnya? Kenapa kau biarkan? Selalu itu ditanyakan sama teman-teman,” tandas politisi Demokrat ini.
Menurutnya, anggaran tersebut sama sekali terlalu kecil.
“Kami sudah bilang, kami pertanyakan bahwa anggarannya terlalu kecil. Gara-gara tidak dipakai (Rp60 miliar) dipakailah untuk kepentingan lain,” terangnya.
Dia menegaskan, seharusnya yang didorong adalah Dispora Sulsel, bukan anggota dewan.
“Supaya bisa kita diskusikan bagaimana kecukupan-kecukupannya. Harusnya dia dorong. Kalau dia tidak dorong, kita mau apa?” cetusnya.
Agar pembangunan Stadion Mattoanging tidak terkatung-katung, lanjut Ni’matullah, maka harus secara bertahap.
Juga dibutuhkan kesabaran. Sebab untuk tuntas dalam jangka waktu setahun, tentu tidak memungkinkan.
Apalagi dengan kondisi keuangan Pemprov yang sangat terbatas.
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD Sulsel telah menyetujui APBD Perubahan TA 2023.
Nota kesepahaman ditandatangani Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin pada rapat paripurna, Jumat (29/9) malam.
Pj Gubernur Bahtiar mengatakan bahwa Pemprov Sulsel telah memastikan anggaran Pemilu melalui APBD-P sebesar 40 persen atau sekitar Rp224 miliar. “Saya sangat respect pada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam waktu singkat Badan Anggaran telah menyesuaikan anggaran sehingga dapat mengalokasikan 40 persen anggaran Pemilu sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Bahtiar.
Hal ini sejalan dengan salah satu dari delapan program prioritasnya, yaitu sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman, dan damai.
Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sulsel telah menyepakati Perda Fasilitasi Pesantren sehingga dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberadaan pesantren di Sulawesi Selatan.
“Ini contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia bahwa pesantren dapat berkembang, modern dan tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya.” jelasnya.
Sementara itu, Andi Ina Kartika Sari menambahkan, bahwa rapat paripurna kali ini telah mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman APBD Perubahan hingga Perda Fasilitasi Pesantren.
“Kita berharap APBD Perubahan dapat terealisasi secepat mungkin dan masyarakat memperoleh manfaat dari anggaran tersebut,” ujarnya. (jun)
