MAKASSAR, BKM– Dinas Sosial akan memusnahkan ratusan kostum badut hasil penertiban sepanjang 2023.Rencananya, kostum-kostum badut tersebut akan dibakar agar tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari uang di jalan.
Plt Kepala Dinas Sosial, Andi Pangerang Nur Akbar mengatakan, pihaknya saat ini sementara menginventarisasi kostum badut yang berhasil disita saat tinnreaksi cepat (TRC) melakukan penertiban anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), termasuk badut dan manusia silver di jalan.
Selain kostum badut, pihaknya juga akan memusnahkan atribut lain yang berhasil diamankan dari para anjal gepeng. Seperti sound system, tas, gerobak, dan lainnya.
“Jadi ada dua ruangan itu di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre atau RPTC, dipenuhi oleh kostum badut serta sejumlah atribut lainnya. Itu akan kami musnahkan pekan depan,” ungkap Andi Pangerang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/1).
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, kostum badut yang digunakan untuk mencari uang di jalan, harganya tidak murah.
Mereka yang memanfaatkan kostum itu untuk mengamen di jalan, menyewa atau membeli dari oknum yang memang sengaja menyiapkan. Harga satu pasang kostum badut sekitar Rp1,5 hingga Rp1,7 juta.
“Cukup mahal. Tapi ada memang pemasoknya. Mereka menyewakan atau menjualnya,” kata Andi Pangerang.
Dia mengatakan, tahun ini, Dinsos tetap akan fokus dalam penanggulangan atau anjal gepeng. Karena sudah menjadi fenomena kota besar, anjal gepeng selalu memanfaatkan momen untuk mencari uang di jalan.
Mantan Camat Panakkukang ini melanjutkan, saat ini yang cukup menjadi perhatian adalah hadirnya manusia silver di sejumlah perempatan jalan strategis.
“Kalau badut sekarang sudah kurang. Yang saya temukan sekarang manusia silver,” tambahnya.
Dia mengaku akan tetap mengaktifkan posko-posko penertiban anjal gepeng yang sudah ada saat ini karena dinilai cukup efektif membatasi ruang gerak mereka.
Penertiban oleh TRC juga tetap diintensifkan, minimal 10 kali dalam sebulan.
Andi Pangerang pun mengimbau para pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada para anjal gepeng.
Karena jika diberi uang, akan membuka ruang bagi mereka untuk tetap berada di jalan.
Penegakan Perda soal larangan memberi uang pada anjal gepeng di jalan juga akan dikoordinasikan ke Satpol PP sebagai instansi yang bisa melakukan penindakan.
“Kita bisa kolaborasi dengan Satpol. Kalau ada ditemukan memberi uang pada anjal gepeng, ambil datanya, pelat nomornya. Selanjutnya Satpol PP bisa beri penindakan sebagai pelanggar Perda,” tandas Andi Pangerang. (rhm)
