MAKASSAR, BKM — Sejumlah partai politik yang sebelumnya menjadi rival politik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) di pemilihan wali kota (pilwali), kini justru berbalik arah dan bergabung mendukung pemerintahan baru.
Bahkan sekarang ini konstalasi politik di DPRD Makassar mengalami pergeseran besar uai kontestasi 27 November 2024. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah masih ada oposisi yang bisa menjalankan fungsi kontrol secara efektif di gedung wakil rakyat.
Dukungan mayoritas anggota dewan terhadap pemerintah memang berpotensi menciptakan stabilitas politik. Namun di sisi lain, minimnya oposisi dapat melemahkan mekanisme check and balance. Tanpa suara kritis yang kuat, kebijakan pemerintah dikhawatirkan akan berjalan tanpa pengawasan ketat, membuka celah bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Rizal Fauzi, menilai bahwa dalam politik daerah, konsep oposisi tidak selalu berlaku secara kaku seperti di tingkat nasional. “Di pemerintahan daerah, istilah oposisi tidak lazim digunakan. Yang lebih tepat adalah mitra kritis, di mana DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan tanpa harus berada dalam posisi berseberangan,” ungkapnya, Minggu (9/3).
Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa adanya fraksi yang berani mengambil posisi berbeda, keseimbangan dalam pemerintahan bisa terganggu. “Jika seluruh partai hanya menjadi pendukung pemerintah tanpa ada kontrol yang efektif, maka potensi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik semakin besar,” tegasnya.
Fenomena partai-partai yang merapat ke penguasa bukanlah hal baru dalam politik lokal. Pascapemilu, banyak partai cenderung mencari posisi yang aman dengan mendukung pemerintahan demi kepentingan politik mereka sendiri. Namun, tanpa oposisi yang kuat, demokrasi bisa berubah menjadi sekadar formalitas tanpa adanya ruang bagi perbedaan pendapat.
Di awal pemerintahan, kekompakan antarpartai memang lumrah terjadi. Ada semangat untuk membangun kota bersama-sama setelah melalui pertarungan politik yang sengit. Namun, Rizal mengingatkan bahwa tanpa keseimbangan antara dukungan dan kritik, fungsi DPRD sebagai pengawas bisa melemah.
“Di tingkat nasional, oposisi punya peran yang lebih tegas dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan di daerah, DPRD cenderung lebih fleksibel dan lebih sering bekerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.
Kini, jadi pertanyaan apakah DPRD Makassar akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara independen, atau justru hanya menjadi alat legitimasi bagi pemerintah. Jika keseimbangan kekuasaan terus tergerus, publik perlu bersiap menghadapi pemerintahan yang minim kritik dan berpotensi melangkah tanpa kontrol yang memadai.
Respons Anggota Dewan
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi, menanggapi fenomena perubahan peta politik pasca pilwali 2024. Ia menegaskan bahwa dinamika ini adalah bagian dari realitas politik, tetapi tetap harus ada keseimbangan antara dukungan dan pengawasan terhadap pemerintah.
“Gerindra sejak awal berkomitmen untuk tetap menjadi mitra kritis. Kami mendukung kebijakan yang pro rakyat, tetapi jika ada yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, tentu akan kami kritisi. Jangan sampai DPRD hanya menjadi stempel kebijakan tanpa ada pengawasan yang kuat,” tegas Kasrudi.
Legislator PDIP Makassar Udin Saputra Malik, lebih menyoroti konsekuensi dari lemahnya oposisi di DPRD. Ia khawatir jika tidak ada partai yang berani mengambil sikap berbeda, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa kontrol yang efektif.
“Demokrasi yang sehat butuh keseimbangan. Kalau semua partai hanya mendukung tanpa ada yang mengawasi, maka ada potensi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. PDIP akan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat,” tegas Udin.
Pimpinan fraksi ini sepakat bahwa meskipun ada perubahan peta politik, DPRD harus tetap menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka menegaskan bahwa tanpa keseimbangan antara dukungan dan kritik, demokrasi di tingkat lokal bisa melemah dan berpotensi mengabaikan kepentingan publik.
PPP Merapat ke Mulia
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Makassar sebelumnya secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Mulia).
Ketua Fraksi PPP Rahmat Taqwa Qurais (RTQ), menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas perbedaan politik.
“Kita harus keluar dari bayang-bayang warna politik. Sekarang saatnya bersatu untuk Makassar. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan kota ini,” ungkapnya.
Dukungan PPP ini, menurut RTQ merupakan keputusan strategis setelah pertemuan antara pimpinan partai dan Wali Kota Munafri Arifuddin.
“PPP telah resmi berkoalisi dengan pemerintahan baru. Ini bukan sekadar dukungan politik, tapi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari Rahmat adalah rencana Pemkot Makassar untuk mengirim bibit-bibit unggul ke luar negeri guna mendapatkan pendidikan terbaik.
“Kita tidak bisa membangun kota hanya dengan infrastruktur. SDM yang unggul adalah investasi jangka panjang. Dalam 10 tahun, mereka yang kita sekolahkan bisa kembali sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar,” jelasnya.
Menanggapi rencana penghapusan iuran sampah, RTQ optimistis bahwa Wali Kota Munafri sudah memiliki strategi agar kebijakan ini tidak merugikan petugas kebersihan.
“Iuran itu selama ini jadi sumber pendapatan bagi tenaga kebersihan. Tapi saya yakin, pemerintah punya mekanisme yang adil, mungkin dengan skema subsidi silang atau anggaran yang lebih efektif,” katanya.
Dengan bergabungnya PPP dalam koalisi, RTQ memastikan bahwa partainya akan menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Makassar,” tandasnya. (ita)
