MAKASSAR, BKM–Sejumlah perusahaan daerah (perusda) di Kota Makassar menunjukkan geliat perubahan positif di bawah kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) direktur utama. Meskipun masih berstatus sementara, kinerja mereka dinilai mampu membawa transformasi yang nyata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai lima dari enam perusda berhasil mencatat progres signifikan. Satu-satunya yang dinilai belum menunjukkan perkembangan serupa adalah Rumah Potong Hewan (RPH).
”Setelah monev, lima perusda itu mengalami kemajuan berarti. Rapat monitoring dan evaluasi kemarin menunjukkan bahwa mereka layak diberi mandat lebih dari sekadar status sementara,” ungkap Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Ismail,kemarin.
Legislator Fraksi Golkar Makassar ini menilai para Plt tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga berani mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Salah satu contoh yang ia soroti adalah PDAM Makassar, yang telah merealisasikan program sambungan air bersih gratis bagi warga kurang mampu.
Dari target 2.000 sambungan, sekitar 600 di antaranya telah terealisasi. “Eksekusi seperti ini tidak mudah. Menyentuh aspek teknis, anggaran, hingga koordinasi di lapangan. Tapi mereka mampu menjalankannya dengan baik,” ujarnya.
Peningkatan kinerja juga terlihat pada PD Pasar Makassar Raya, yang dalam waktu kurang dari enam bulan mampu mencetak keuntungan setelah bertahun-tahun terjebak dalam persoalan klasik kebocoran pendapatan, konflik pedagang, hingga pengelolaan aset yang amburadul. “Keuntungan dalam waktu singkat menjadi sinyal bahwa ada perombakan sistem yang berjalan efektif,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi perkembangan positif dari perusda yang mengelola sektor terminal dan parkir. Mereka kini tengah mendorong percepatan pengesahan Perda Pengelolaan Parkir sebagai dasar hukum dalam pengembangan sistem parkir modern di kota ini. “Kami dorong perda perparkiran. Sekarang sedang dalam proses pansus, dan semoga segera paripurna,” ucapnya.
Menurut Ismail, para Plt tidak hanya menunggu disorot media atau publik baru bertindak. Sebaliknya, mereka telah menunjukkan inisiatif menyelesaikan persoalan lebih awal, sebelum menjadi polemik. “Saya sidak, tapi mereka sudah lebih dulu membenahi. Tidak menunggu disorot baru bergerak, ini bentuk nyata dari tanggung jawab,” ujarnya.
Ismail menambahkan bahwa langkah-langkah reformasi manajerial, seperti relokasi pedagang di sekitar kanal oleh PD Pasar dan efisiensi SDM di tubuh PDAM, adalah contoh konkret keberanian dalam menata organisasi. “Penataan SDM itu butuh keberanian dan strategi dan mereka sudah mulai,” katanya.
Komisi B secara resmi telah menyusun rekomendasi kepada Wali Kota Makassar agar para Plt segera diangkat menjadi direktur utama definitif. Status Plt yang terlalu lama dianggap bisa mengganggu stabilitas dan melemahkan kewenangan kepemimpinan. “Kita butuh pemimpin yang bisa bergerak cepat tanpa dibatasi status sementara. Kalau sudah terbukti mampu, mengapa tidak diberi mandat penuh,” bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Kasrudi, turut memberikan dukungan terhadap usulan tersebut. Menurutnya, waktu pembuktian para Plt sudah cukup panjang dan kini saatnya mereka diberi legitimasi penuh untuk memimpin. “Kinerja mereka sudah tampak. Kalau kita tunda terus, dikhawatirkan malah menimbulkan ketidakpastian internal di masing-masing perusda,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa stabilitas manajemen adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan layanan publik. “Perusda itu bukan hanya soal untung-rugi, tapi bagaimana mereka menjadi instrumen pembangunan daerah maka kepemimpinan yang jelas sangat penting,” tuturnya.(ita)
